4000 Perusahaan Swasta Rebut Proyek Dana APBN, APBD I dan APBD II di NTT

Kupang,obornusantara.com-Sebanyak 4000 Perusahaan Swasta yang bergerak di Bidang Konstruksi setiap tahun anggraan berlomba untuk mengerjakan Proyek baik yang bersumber dari Dana APBN dan APBD satu maupun Dana APBD dua di seluruh Kabupaten dan Kota se-Nusa Tenggara Tumur, meski alokasi dana setiap tahun untuk bidang infrasteuktur sangat minim.
Hal ini menjadi salah satu pemicu sering lemahnya prngawasan yang mengakibatkan terjadinnya kegagalan konstruksi atau pekerjaan di lapangan.
Sesuai dengan data LPJK NTT, hingga tahun 2018 ini telah tercacat sedikitnya 4000 perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi kini tersebar di seluruh NTT untuk merebut dana Proyek di masing-masing bidang usaha.


Jumlah tersebut belum termasuk Perusahaan Jasa Konstruksi milik Pemerintah (BUMN) dan hal ini tentu membuat adanya persaingan baik dari segi kualitas maupun lainnya. Karena itu, jika di percaya untuk menjadi pemenang dalam sebuah pekerjaan harus benar-benar mempertanggung jawabkan harga diri pimpinan Perusahaan melalui karja nyata, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat administrasi.
Hal tersebut di kemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) NTT Andre W. Koreh saat melakukan penandatanganan Kontrak Kerja 20 paket Pekerjaan Proyek Infrastruktur di lingkungan kerja Dinas PUPR NTT Kamis, 15/3/2018 di Kupang.
“saat ini di NTT ada 4000 perusahaan Swasta yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang setiap tahun berlomba untuk dapat proyek dan semua yang ada ini di anggap mampu dan yang terbaik dari 4000 itu. Jadi harus mampu memberikan yang terbaik dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan” kata Andre”
Dikatakan, semaua perusahaan yang lolos seleksi sejak awal tender adalah melalui proses yang panjang dan harus bisa menjaga itu dengan tidak mengabaikan hal-hal yang tertuang dalam kontrak ini.
“semua sudah ada dalam kontrak jadi pemdoman atau Guru kIta adalah Kontrak yang sudah di tanda tangani ini jadi jika ada yang salah di lapangan maka semua kembali ke kontrak, karena itu semua penyedia jasa harus konsisten dengan apa yang ada di dalam kontrak jalangan suru bangung 1 kilo meter jalan tetapi yang di bangun malah kurang dari itu dan ini sangat fatal. Katanya”
Kadis menjelaskan, pada tahun anggaran 2018 ini Dinas PUPR NTT mengalokasikan dana Rp. 200 milyar lebih untuk pekerjaan 126 paket proyek dan hingga bulan Maret ini sudah 70 paket pekerjaan yang sudah terkontrak.
“saya harap minimal di akhir bulan maret ini sudah 80 sampai dengan 90 persen paket kita sudah terkontrak, sehingga pada bulan april mei itu fisik lapangan sudah bisa di mulai” jelas Kadis.
Kadis Andre Koreh juga berharap Sejumlah Perusahaan Swasta Lokal yang memiliki kemampuan besar seperi PT. Bumi Indah, PT. Hutama Mitra Nusantara, PT. Nanda Karya dan perusahaan lainnya dapat menjadi contoh yang baik bagi Rekanan lainnya di NTT sehingga kualitas dan Kuantitas pekerjaan selalu terjaga dengan baik.(wr/by-nora)

Terima Kasih