DPP APJATI, Rencana Moratorium TKI Ke Malaysia Oleh Pemerintah Tidak Tepat

Surabaya, obor nusantara.com – Rencana Pemerintah melakukan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia memicu pro dan kontra. Sebagian dari masyarakat setuju atas rencana itu, akibat maraknya keberadaan TKI Ilegal yang rentan menjadi korban kekerasan. Sedangkan sebagian lagi menentang karena dianggap tidak efektif.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub Basalamah, usai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) DPP APJATI 1 di Surabaya pada Rabu 28/03/2018 mengatakan, kalau rencana kebijakan pemerintah itu tidak menyelesaikan persoalan. Karena sampai sekarang banyak TKI yang beragkat ke Malaysia secara non prosedural.

“seperti yang di lansir MercuryFM dari data BNP2 TKI hanya 4 ribu TKI kita yg terdaftar di sistem komputerisasi tenaga Kerja Luar Negeri (SISKO-TKLN), masih berdasarkan data yang sama TKI yang keluar dari indonesia hanya 8 ribu” ujarnya.

Ayub menambahkan TKI yang tidak terdaftar dan sudah bekerja di Malaysia sebanyak 20 ribu orang. Sementara itu data dari Imigrasi Malaysia masih kata Ayub menyebutkan kalau ada 28 ribu anak-anak Indonesia yang memiliki ijin kerja di Malaysia.

Dengan data seperti ini kata Ayub, rencana moratorium oleh pemerintah tidak akan tepat sasaran. Pemerintah harus fokus melakukan pembenahan terhadap infrastruktur prosedur pemberangkatan TKI.

“Pemerintah harus melakukan tata kelola dulu baru melakukan moratorium degan jangka waktu tertentu, bukan melakukan moratorium dulu tanpa konsep selanjutnya” tegas Ayub.

Ayub kembali mengatakan, pemerintah diharapkan melibatkan semua stake holder yang bersinggungan dengan TKI saat melakukan tata kelola. Sehingga tata kelola itu terkonsep dengan jelas nantinya.

Main set atau cara pandang terhadap pengiriman TKI juga harus diubah. Bekerja ke luar negeri harus karena ingin mengisi lowongan pekerjaan, bukan karena keterpaksaan.

“Selama ini bekerja keluar negeri karena keadaan darurat ingin mencukupi kebutuhan keluarga yang tidak bisa dilakukan di negeri sendiri. Karenanya posisi TKI kita selalu lemah” ujar Ayub.

Hal ini berbeda dengan Filipina yang mengirim tenaga kerjanya karena ingin mengisi lowongan kerja. Sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bekerja diluar negeri, seperti keterampilan, mental dan payung hukum sudah mereka siapkan.

Sementara itu Ketua DPD APJATI Jatim Mazlan Mansyur menambahkan jumlah TKI asal Jatim relatif besar sekitar 77 ribu orang. Mereka ini banyak yang berasal dari Blitar, Tulungagung dan Kediri.

“Ini harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam peningkatan kapasitas TKI.

Supaya bisa bersaing dan layak ditempat dinegara itu” ujar Mazlan.

Mazlan mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah propinsi Jatim atas upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kwaitas para TKI.

“Keberadaan BLK untuk memfilter ketrampilan, Setelah para TKI diberi pelatihan dan sertifikat, kompetensinya akan diuji lagi sesuai profesi dimana yang bersangkutan ditempatkan” pungkasnya. (wr/by-tim)

Terima Kasih