Soal Kasus Dugaan Korupsi Dana Pansimas Desa Naunu, Kadis Serahkan Ke Proses Hukum

Kupang, obor-nusantara.com-Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NTT Yulia Arfa menyatakan, menyerahkan sepenuhnya kasus dugaan KKN Dana Pansimas tahun 2017 kepada proses hukum. Sebagai warga negara yang baik dirinya berharap kasus ini segera di proses agar mendapat kejelasan hukum.

Kasus dugaan Korupsi Dana Infransturktur Air Bersih senilai Rp. 315 Juta yang bersumber dari dana Pasimas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NTT yang saat ini sudah masuk dalam tahap Pengumpulan Data dan Keterangan (Pulbaket) oleh penyidik Tipisus Kejaksaan Negeri Oelamasi mendapat tanggapan dari Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman NTT Yulia Arfa saat di temui di kupang pada Selasa, (10/4/2018). Sebagai kepala Dinas yang menangani dana Pansimas untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyerahkan kasus ini ke pihak berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

“sebagai kepala Dinas saya serahkan kasus ke proses hukum agar kita bisa klarifikasi sehingga jelas duduk persoalannya” katanya.

Menurutnya, dana Pansimas merupakan program Pemerintah Pusat dengan sumber dana dari Bank Dunia. Dana ini di peruntukan bagi pembangunan infrastruktur desa dengan alokasi maksimal per desa Rp. 250 Juta.

“dana ini adalah program pemerintah pusat dengan sumber dana Bank dunia jadi dinas tidak pernah mengelola dana ini, semua langsung ke rekening Masing-masih desa dengan alokasi Rp.250 juta per desa” beberYulia.

Dijelaskan, dalam pengelolaannya semua pendamping dana pansimas dilakukan oleh tenaga hasil rekrutmen Bank dunia untuk mendampingi seluruh proses penggunaan dana ini. Jika ada masalah maka semua adalah kebijakan pengurus desa bukan Dinas.

“ ini dana yang terlibat banyak orang, terutama aparat desa, jadi kalau ada masalah yang di cek baik-baik apakah ada di Desa atau di tingkat pendamping, karena dinas tidak mengelola dana ini, semua proses dilalukan di desa dan di tansfer ke rekening Desa” katanya.

Soal adanya dugaan alirand ana ke petugas pendamping lapangan menurut Yulia Arfa, hal tersebut perlu di kalrifikasi ke petugas lapangan karena Proses dana ini langsung ke desa bukan ke pendamping” Tutup Mantan Sekretaris dinas Perhubungan NTT ini.(wr/by-nora).

Terima Kasih