Masalah Lahan Kembali GANJAL Pembangunan Bendungan Temef

Kupang, obor-nusantara.com-Persoalan Lahan milik warga di sekitar lokasi Pembangunan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali Mengganjal proses pembangunan dari Bendungan tersebut. Saat ini kegiatan tahap awal hanya bisa di lakukan dengan melakukan pembersihan lokasi atau persiapan clearing dan pembuatan site fasilities.  oleh Kontraktor Pelaksana PT. Waskita Karya dan PT, Nindia Karya.
Meski penandatangan Kontrak di mulainya Pekerjaan Pembangunan Bendungan Temef Antara Pemerintah Demgan Kontraktor Pelalaksana yakni PT. Waskita Karya dan PT. Nindia Karya telah di lakukan sejak tanggal 22 Desember 2017 lalu Namun, proses pekerjaan tahap satu di lapangan tidak berjalan maksimal.
Hal ini di sebabkan ada lahan masyarakat yang menjadi lokasi Pekerjaan Bendungan belum di selesaikan pembebasannya oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).
Sesuai dengan informasi dan data yang di himpun media ini di Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara Dua (BWS-NT2) Kupang, Nusa tenggara Timur menyebutkan, saat ini proyek tidak berjalan maksimal karena persoalan lahan.
“kita (Balai red) tidak bisa berbuat banyak karena persoalan lahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam.hal ini Balai Sungai hanya menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan Fisik Bendungan”. Kata sumber tersebut.
Bendungan Temef merupakan bendungan ke 4 yang di bangun pemerintah Pusat di Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kala selama 3 tahun dengan total anggaran sekitar Rp 1.5 triliun.
Hingga tahun 2018 ini pemerintah telah membangun 3 bendungan besar dari 7 bendungan yang akan di Nusa tenggara Timur masing-masing Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, bendungan rotiklot di Kabupaten Belu dan Bendungan Napun Gete di kabupaten Sikka, flores.
Sementara untuk bendungan Temef baru dimulai pembangunnya pada bulan Desember 2017 lalu setelah kontrak kerja di tanda tangani pemerintah dengan Dua BUMN dengan target pembangunan maksimal 5 tahun.
Untuk memastikan kebemaran informasi ini media ini sudah berusaha untuk mengkonfirmasikannya kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab seperti PPK, Satker dan Kepala balai tetapi belum.dapat di temui karena alasan sibuk.(wr/by-nora).

Terima Kasih