Alasan Bukan Jalan Nasional, Pemerintah Pusat Belum Tangani Longsor Di Jalur Poros Tengah

Kupang, obor-nusantara.com- Pemerintah Pusat melalui Balai Pelaksanaan jalan Nasional (BPJN) X Kupang, Nusa Tenggara Timur hingga kini belum bisa menangani longsor di ruas Jalan Poros Tengah di Kabupaten Kupang. Karena alasan Bukan Jalan Nasional, ruas jalan poros tengah tidak bisa mendapat alokasi dana khusus untuk penanganan jika ada kerusakan.

Meski kini terancam putus akibat di terjang longsor selama dua tahun terkahir (2016-2017) ruas jalan poros tengah yang di bangun pemerintah Pusat Melalui Dana APBN oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang tidak dapat di tangani. Longsor yang mengancam fungsional dari jalan poros tengah terpaksa di biarkan saja oleh Balai karena tidak bisa di tangani dengan dana APBN.

“kami tidak bisa tangani pak, ini kan jalannya bukan berstatus jalan nasional, ini lebih pasti adalah jalan Kabupaten sehingga kami tidak bisa menangani jika ada kerusakan. Kalau bangun kami bisa bantu bangun tetapi kalau tangani kerusakan seperti longsor saat ini sulit” kata Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.2, Oesapa-Batas kota soe Grace Agustine T, ST. MT saat di temui di ruang kerjanya pada Rabu, (11/4/2018) di tanah merah.

Dikatakan, usulan dana penanganan longsor di 6 titik di ruas jalan poros tengah telah di usulkan sejak dua tahun lalu kepada Pemerintah Pusat tetapi tidak ada alokasinya pada APBN tahun 2017 dan 2018.

“dana penanganannya kita sudah usul tapi belum di alokasikan, semua sesuai kemampuan Keuangan Negara. Kalau kita tangani yang bukan jalan nasional terus jalan Nasional penanaganannya bagai mana. Kata mantan PPK Wini-Sakato ini.

Di jelaskan, untuk tahun  anggaran 2018 ini PPK Oesapa-Batas  Kota Soe mendapat alokasi Dana APBN sebesar Rp. 47 milyar untuk penanganan Long sekmen di ruas jalan negara (Oesapa hingga batas Kota Soe), Lingkar luar Kota Kupang dan Pembangunan lanjutan Poros tengah sepanjang 3 kilo meter dengan dana Rp. 10 milyar.

“tahun ini kita dapat alokasi dana Rp. 47 milyar untuk PPK 3.2 batas Kota Soe, dari jumlah itu ada Rp. 10 milyar untuk penanganan lanjutan jalan poros tengah, sedangkan penangana  longsor belum di alokasikan termasuk pembangunan jembatan di ruas jalan ini” katanya.(wr/by-nora).

Terima Kasih