MISTERI Mobil Terbakar, Bagian Perlengkapan Setda NTT Belum Dapat Laporan Soal Mobil  DH 5

Kupang, obor-nusantara.com-Bagian perlengkapan, Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini belum mendapat laporan soal apa yang terjadi dengan Mobil Jabatan Wakil Gubernur NTT bernomor Polisi DH 5 yang hangus Terbakar di Kabupaten TTS Rabu, (11/4/2018). Bahkan Bagian Perlengkapan Biro Umum Setda NTT mengaku jika mobil tersebut kini dalam proses pemutihan.

Kasus terbakarnya mobil Toyota Fortuner yang di duga milik Pemerintah Perovinsi NTT yang selama ini di gunakan sebagai Mobil Dinas Jabatan Wakil Gubernur NTT   dengan bernomor Polisi DH 5 semakin menyimpan MISTERI. Pasalnya para pihak yang selama ini mengurus operasional mobil para pejabat di Lingkungan Setda  NTT belum mengetahui apa yang terjadi pada kendaraan  Milik Negara ini.

Sebagai aset negara yang hingga kini masih tercatat dalam barang milik negara seakan di biarkan saja tanpa ada sanski apapun kepada Pelaku. Meski mobil tersebut sudan hangus terbakar saat di pakai untuk kepentingan Kampanye Pilkada Gubernur di TTS.

“Kami belum dapat informasi pak soal kendaraan itu, bapa tanayakan saja ke bagian aset di Dinas Pendapatan Daerah. Karena samapai saat ini kami belum dapat laporan soal ini mobil apakah ada di rumah jabatan atau dimana.” Jelas salah seorang sumber resmi di bagaian perlengkapan Biro Umum Setda NTT pada Jumat, (13/4/2018) di ruang Biro umum Setda NTT.

 Menurut sumber tersebut, jika di pakai untuk kepentingan Kampanye maka mereka sama sekali tidak tau dan bukan kewenangan mereka untuk menegur pengguna.

“bapak langsung saja ke Pak Kepala Biro saja atau ke Dispenda NTT, karena kami tau itu mobil  dalam prose lelang.” Katanya.

Seentara itu, Juru Bicara Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTT Jemris Foentuna mengatakan, jika benar Kendaraan yang hangus terbakar di TTS adalah Kendaraan operasional Mobil jabatan Wakil Gubernur NTT yang bernomor Polisi DH 5 maka itu sudah jelas melanggar aturan dan yang bersangkutan di proses hukum.

“kan sudah ada aturan yang melanggar untuk para calon tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye dan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Pilkada. Jika benar dan ada maka pasti akan diproses hukum karena semua aturan sudah mendukung”. Jelas Jemris.

Terkait pengaruh hukuman terhadap pasangan calon menurut Jemris, hal tersebut merupakan kesalahan perorangan dan tidak terpengaruh pasangan lainnya.

“itukan masalah perorangan dan proses hukumnya tetap jalan dengan tetap mengacu pada aturan yang sudah ada”. Katanya.

Hingga saat ini kasus terbakarya mobil yang di duga milik Pemda NTT ber nomor Polisi DH 5 di wilayah Timor Tengah Selatan (TTS) masih dalam proses pemeriksaan dan insvestigasi oleh Panwaslu Kabupaten TTS untuk membuktikan kejelasan kasus ini. (wr/by-nora).

Terima Kasih