Kerdil Idealisme politik,Perkuat Status Orang Jadi Politisi Kutu Loncat

Justin Djogo MA, MBA –  Peneliti di Habibie Center dan Alumni Mahasiswa Jerman
Jakarta,obor-nusantara.com Pengertian idealisme menurut salah satu versi KBBI menjelaskan bahwa idealisme adalah hidup atau berusaha hidup menurut cita-cita, menurut patokan yang dianggap sempurna. Sebagai perbandingannya definisi idealisme menurut wikipedia sebagai berikut:

”Idealism is a term with several related meanings. It comes via idea from the Greek idein, meaning “to see”. The term entered the English language by 1743.[5] In ordinary use, as when speaking of Woodrow Wilson’s political idealism, it generally suggests the priority of ideals, principles, values, and goals over concrete realities. Idealists are understood to represent the world as it might or should be, unlike pragmatists, who focus on the world as it presently is. In the arts, similarly, idealism affirms imagination and attempts to realize a mental conception of beauty, a standard of perfection, juxtaposed to aesthetic naturalism and realism”

Secara singkat dapat dikombinasikan dua pengertian diatas bahwa idealisme adalah sebuah prinsip, pegangan hidup, keyakinan yang dianggap benar ketika memandang sebuah kenyataan dan persoalan hidup di dunia dari berbagai persepektif. Prinsip pegangan yang diyakininya tersebut berasal dari pengalaman , pendidikan, kultur budaya ,seni dan segala lingkup yang mengitari hidupnya.

Atas dasar itulah maka sebuah paham idealisme bukanlah paham yang muncul secara mendadak atau jatuh dari langit. Idealisme muncul dengan tahap dalam proses yang panjang melalui pengalaman dan lingkup kebudayaan yang mengitarinya.

Semakin seseorang mempunyai banyak pengalaman, maka semakin tinggi pula idealisme yang ada di dalam dirinya. Kita dapat saja mengaitkannya dengan perilaku politisi yang memiliki idealisme bahwa melalui parpol dimana dia bernaung, maka semakin lama mestinya semakin kuat idealismenya bahwa melalui parpol tersebut, dia dapat mewujudkan cita-citanya menjadi kenyataan yakni mendapat kekuasaan dan berusaha mensejahterakan konstituennya.

Artinya, idealisme sesungguhnya seorang politisi justru semakin kuat dan bertahan dibawah parpol dimana dia bernaung ketika dirundung masalah atau konflik internal baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan yang bersangkutan. Atau dengan gaya satire…bukan ketika idealismenya redup dihadapkan dengan sedikit hambatan, langsung mencari partai baru.

Karena itulah, politisi akan memulai menjahit idealisme baru lagi di parpol yang baru walaupun dibalut cita-citanya sama yakni memperoleh kekuasaan untuk “mensejahterahkan” konstituennya.

Itulah yang saya maksudkan dengan kerdilnya idealisme para politisi pragmatis yang kerap terjadi sejak dulu, bukan saat ini saja.

Kita kenal dengan sebutan politisi kutu loncat.alasan utama yang membuatnya berperilaku seperti ini adalah pragmatisme gigantis sang politisi bersangkutan.

Dilihat dari sisi hukum, kita tak dapat menghakimi politisi kutu loncat ini, apalagi diperkarakan di meja hijau. Tidak ada regulasi yang mengatur persoalan yang demikian. Sementara itu, yang bersangkutan yang melakoni sikap seperti kutu loncat punya sederet dalih pembenar, khususnya terkait dengan masa depan karier politiknya.

Potensi kekuatan parpol yang dituju menjadi alasan utama untuk hijrah dari parpol yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan politiknya. Akan tetapi, dari perspektif etika dan moral, realitas ini jelas tidak patut menjadi budaya baru nan instan bagi politisi yang dianggap sakit hati. Argumen rasional dan militansi idealisme historisnya mesti mengalahkan dorongan pragmatis belaka.

Bagaimanapun, kehidupan politik tanpa etika hanya akan mengukuhkan diri sebagai orang-orang yang tak lain adalah pemburu kekuasaan saja. Para elite yang demikian seakan sudah menutup mata dengan berbagai kritikan. Hasrat berkuasa ternyata sudah menenggelamkan kaidah-kaidah moral dan etika. Walaupun memang ada balutan idealisme yang sama yakni “mensejahterahkan” konstituennya ketika kekuasaan digenggamnya setelah pilkada ataupun pileg.

Fenomena politik yang demikian sesungguhnya juga kian menyingkapkan tabir politik bahwa sesungguhnya yang menjadi tujuan politik hanyalah kekuasaan semata. Sepanjang dipandang akan mampu memberikan kontribusi positif dalam rangka peningkatan karir politik, maka segala daya dan upaya akan dilakukan, termasuk dengan menerjang dan menerobos etika dan moral.

Pepatah Jerman mengatakan, wir verlieren unsere Wuerde nur wegen der Pragmatik, kita kehilangan martabat hanya karena sebuah sikap pragmatisme.

Penulis menyebutnya sebagai pragmatisme gigantis politik/politisi saat ini. Bila dilihat dari strategi politik yang pragmatis dan opurtunis, perpindahan seorang kader partai ke partai lain adalah hal yang lumrah, dan diperbolehkan. Namun apakah wajar dan beretika?

Ini yang tentu menjadi sebuah sorotan bagi publik tentang kepindahan politisi ke partai lain. Mari kita kaji satu persatu dampak akibat akrobat politisi seperti kutu loncat ini.

Pertama, parpol yang ditinggalkan kehilangan seorang kader yang telah dibesarkan dan diberikan berbagai kesempatan untuk menduduki sebuah jabatan.

Kedua, patut dipertanyakannya pola kaderisasi partai bersangkutan hingga ada seorang kadernya yang “berkhianat” dan tidak menjiwai idealisme partai sehingga dengan mudah pindah partai.

Ketiga, rusaknya sistem kaderisasi partai yang dituju, karena seorang bisa menduduki sebuah posisi tanpa melewati jenjang kaderisasi yang ada ;

Keempat, kecemburuan politik terhadap kader yang telah lama membesarkan partai yang dituju sang politisi kutu loncat ; Kelima, parpol yang dituju bisa saja mendapatkan amunisi tokoh baru untuk melancarkan pemenangan Kepala Daerah, sekalipun masih patut diragukan.

Sebagian besar pengamat politik di Indonesia mengatakan bahwa fenomena kutu loncat adalah sebuah fenomena pragmatisme politik. Sebuah fenomena yang kelihatannya menguntungkan bagi kedua belah pihak parpol namun masih diragukan kebenarannya. Yang terjadi adalah kecanggungan, kedangkalan komunikasi dan indikasi menjadi politisi karbitan di parpol yang dituju dan menimbulkan kegaduhan internal, walaupun sering tidak diungkapkan namun dirasakan.

Dr. Brent Nelson mendefiniskan pragmatisme politik sebagai berikut:”Political pragmatism values reality over ideology. It’s recognition that while a politician’s first job is to get elected, the second job is to do what is right, to the extent that the politician can convince the people to support it. It is the recognition that half a loaf is better than no loaf at all. It is the willingness to strike a compromize whereby as many people as possible get as much of what they want as possible. It is the willingness to work with others on common goals, regardless of differences on other goals. It is the recognition by political leadership and by voters that in a democracy no one ever gets their way on everything…..”

Agar lebih mudah memahaminya, apa yang didefinisikan Nelson dapat dijabarkan lebih jelas dalam pengertian oleh kamus politik tentang pragmatisme poltik:: sikap dari politisi yang bersifat pragmatis yaitu menjadikan politik sebagai sarana untuk mencapai keuntungan dan kepentingan pribadi. Pragmatisme politik menganggap bahwa berpolitik merupakan cara mudah untuk meraih status sosial terhormat, kedudukan dan jabatan tinggi serta kemampuan ekonomi. Politik bukan sebagai idealisme untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, berpolitik hanya sebagai mata pencaharian bukan untuk memperjuangkan nilai-nilai dan aspirasi rakyat.

Contoh nyata dari sikap pragmatisme politik adalah mudah berpindahnya seorang politisi dari suatu partai ke partai lainnya untuk mendapatkan kedudukan atau jabatan

Dengan asumsi bahwa seorang akan memimpin sesuai dengan karakter yang ia miliki, maka setidaknya ada empat hal yang mungkin terjadi pada sebuah daerah bila seorang kutu loncat yang memimpin.

Secara kasat mata, tanpa menjadi pengamat politikpun, orang awam dapat melihat indikasi dari seorang kutu loncat adalah tidak menghargainya sebuah proses, termasuk didalamnya proses kaderisasi.

Orientasi pada mempertahankan kekuasaan dapat mendorong seorang politisi pragmatis untuk lebih memilih bekerjasama dengan pihak investor asing untuk mendapatkan hasil pembangunan secara cepat.

Seorang diberi gelar politisi pragmatis bila ia sudah dibesarkan oleh sebuah partai, diberikan berbagai fasilitas dan bahkan jabatan strategis, namun ia memilih meninggalkan partainya atau berkhianat dari partainya untuk mencapai sebuah tangga keberhasilan yang lebih tinggi ketika hanya dihadapkan dengan persoalan internal yang semestinya dapat ditemukan jalan keluar, namun dengan serta erta mencari parpol lain.

Mari kita saling menasihati sesama politisi bahwa integritas dan idealisme jauh lebih penting daripada berpolitik secara sangat pragmatis. Karena cepat ataupun lambat, atau bahkan sudah terjadi bahwa kerdilnya idealisme dan pragmatisme gigantis di panggung politik 2018-2019 nanti dapat menghasilkan demokrasi yang goyah. Selebihnya tentang demokrasi yang goyah akan ditulis di kesempatan yang lain.(wr/by-Kenzo).

 

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara