Timor Leste Intervensi Jembatan Mota’ain,  Indonesia Bakal Tunda Pembanganun Jembatan ini

Kupang, obor-nusantara.com-Rencana Pemerintah Indonesia Melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PR) untuk Mebangun jembatan Mota’ain di Perbatasan Timor Barat, Pintu Masuk Mota’ain Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) “TERANCAM” di tunda pembangunannya. Penundaan ini bakal dilakukan jika kedua Negara tidak bisa menyepakati Kesepakatan yang di sodorkan Indonesia kepada Timor Leste.

Pembangunan Jembatan Mota’ain di Pintu Masuk Mota’ain. Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur oleh Pemerintah Indoensia kini sudah memasuki tahapan pekerjaan fisik setelah seluruh proses tender telah dilakukan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X Kupang pada beberapa bulan lalu. Meski kontrak Pekerjaan sudah di tanda Tangni antara BPJN X dengan pihak Penyedia Jasa, namun kegiatan fisik di lapangan tidak dapat di lakukan menyusul adanya aksi protes dari Negara Tetangga Timor Leste.

Sebagai Negara tentangga, Timor Leste menyodorkan sejumlah Poin penting kepada Indoensia untuk  di tanda tangani dalam MOU antara kedua Negara seperti, Keinginan Timor Leste Untuk ikut Mengawasi pekerjaan Fisik Jembatan, sebagain Aset ini akan menjadi milik Pemerintah Timor Leste dan sejumlah Poin Kesepakatan lainnya..

“dulu koordinasi awal Pemerintah Indonesia dengan Mantan Dirjen Bina Marga Timor Leste Bapak Jose Piadade, sekarang beliau jadi Duta Besar akhirnya Indoensia harus memulai koordinasi awal lagi dan dari Timor Leste Menyodorkan sejumlah Poin yang di nilai mengintervesi pekerjaan ini, sementara Indonesia Yang bangun ini Jembatan masa mereka tidak percaya Tenaga Tenik dari Kita”. kata Kepala BPJN X Kupang, Bambang W. ST. MT kepada wartawan di Kantor balai Tanah Merah, Kabupaten Kupang disela-sela kegiatan Rapat Koordinasi Blai bersama Satker, PPK dan peneyeedia Jasa Konsultan di Kupang pada Kamis, 12/7/2018.

Menurutnya, untuk memastikan kelanjutan dari pekerjaan Jembatan Mota’ain, pihaknya tengah menyiapkan sejumlah dokumen untuk di sampaikan kepada Menteri PU-PR sebagai atasan Langsung agar dapat mempertimbangkan masalah ini mengingat waktu Pelaksanaan sudah mencapai 50 persen.

“waktu pelaksanaan sudah mencapai 50 persen dan ini harus di pertimbangkan, karena alokasi Dana sudah di plot pada tahun anggaran 2018 maka kita harus menyiapkan berbagai alternatif jika fisik tidak bisa di lakukan maka kita bisa lakukan adendum untuk pengadaan materrial jembatan sesuai kebutuhan”. Katanya.

Dikatakan, jembatan motain oleh Pemerintah Indonesia di alokasikan dana melalui APBN senilai Rp. 11 milyar rupiah dengan konstruksi prikes Beton dengan tiang pancang baja serta gelagar pra cetak tulang dengan nilai kontrak Rp. 10 milyar lebih.

“semua sudah siap, tinggal kita tunggu keputusan bilateral kedua Negara, jika terlambat maka yang pasti kita tunda dengan adendum kontrak untuk pengadaan material (bahan) jembatan”. Tutup Bambang. (wr/b-nora).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara