Soal Gaji Guru Kontrak, Ini Pernyataan Resmi Kadis Pendidikan Kabupaten Kupang 

Oelamasi,obor-nusantara.com  Polemik yang berkembang di kabupaten Kupang saat ini adalah mandeknya pembayaran gaji guru kontrak kabupaten Kupang sejak januari hingga Juli 2018

Menyikapi hal ini,jumat,13 Juli 2018,Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan(PK) Kabupaten Kupang memberikan klarifikasi Resmi kepada wartawan obor-nusantara.com

“Pertengahan bulan Juli 2018 ini,gaji guru kontrak di Kabupaten Kupang yang tunggak 7 bulan lamanya akan dibayarkan enam bulan sekaligus, 665 orang guru kontrak, sampai hari ini Surat Keputusan Bupati Kupang sudah dikantongi Dinas Pendidikan sejak tanggal 03 Juli 2018 dan saat ini proses pengajuan proses permintaan pembayaran sedang disiapkan”tegas Kadis PK Emanuel M.E.Buan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang Emanuel M. E Buan,diruang kerjanya menjelaskan terlambatnya pembayaran gaji guru kontrak Kabupaten Kupang akibat dari terlambatnya para guru kontrak memasukan berkas administrasi berupa surat keterangan aktif mengajar dari Kepala Sekolah dan catatan kehadiran.

Menurutnya, pemberitahuan berupa surat, pengumuman melalui radio dan pemberitahuan langsung kepada kepala sekolah saat rapat bersama sudah disampaikan akhir bulan januari 2018 soal batas waktu menyerahkan berkas administrasi pada akhir bulan Februari 2018.

Idealnya menurut Kadis,seluruh berkas administrasi semua  guru kontrak di kabupaten Kupang mesti diserahkan seluruhnya paling lambat bulan Februari 2018 sehingga proses seleksi administrasi bisa berjalan.

“Waktu yang ditentukan bulan februari ternyata guru – guru baru memasukan berkas bulan mei, akhir bulan mei baru dilakukan seleksi berkas adminitrasi dan dirangkum untuk diserahkan ke BKPP,”Ujarnya.

Seleksi administrasi katanya untuk mengetahui siapa saja guru kontrak yang masih aktif mengajar, sudah mengundurkan diri atau bahkan sudah meninggal dunia, seleksi administrasi perlu dilakukan untuk validasi data guru kontrak yang berhak menerima gaji

Hasil seleksi administrasi kemudian di usulkan ke BKPP untuk validasi lanjutan mencocokan daftar usulan dengan SK tahun 2017. (By Kenzo).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara