Dana Desa Bermasalah,  Dewan Pertanyakan Kinerja Dinas PMD Kabupaten Kupang

Oelamasi,obor-nusantara.com 
Dinas PMD Kabupaten Kupang dinilai tidak beres meneliti semua laporan administrasi pertanggungjawaban dana desa di 160 Desa. Pasalnya antara laporan administrasi dengan kondisi nyata dilapangan sangat berbeda. Laporan yang berkaitan dengan pekerjaan fisik di desa dimanipulasi untuk kepentingan pencairan dana tahap berikutnya walaupun pekerjaan fisik belum selesai 100 persen.

Buktinya, seperti  yang terjadi di Desa Kuimasi Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Desa oleh Kepala Desa untuk Anggaran Tahun  2016-2017 secara adminstrasi sudah 100 persen namun sebenarnya pekerjaan fisik belum selesai 100 persen.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Oelamasi Noven V. Bullan, SH, M.Hum Senin (16/07/2018) mengatakan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana Desa Kuimasi yang diperoleh dari Dinas PMD memang sudah 100 persen selesai namun setelah tim dari Kejaksaan Negeri Oelamasi  melakukan identifikasi untuk mencocokan laporan dengan kondisi dilapangan ternyata berbeda

Pekerjaan fisik berupa pembangunan posyandu dan balai desa belum selesai

Juga terjadi mark up harga pembelian ternak kambing dan babi yang tidak sesuai dengan harga pembelian yang tertera dalam APBDes yaitu Rp. 1.100.000 per ekor dan juga alokasi ternak kepada kelompok tidak sesuai kesepakatan.

Untuk itu, Kejari Oelamasi telah melakukan penyidikan terhadap Kepala Desa, Bendahara Desa, TPK, Tim Penilai Hasil Kegiatan dan saksi lainnya dan dipastikan akan ada tersangkanya.

Link Berita Terkait :https://obor-nusantara.com/2018/07/17/terindikasi-ada-korupsi-jaksa-naikan-status-dana-desa-kumasi-ke-tahap-penyidikan/-pastikan-jadi-tersangka/

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kabupaten Kupang Yosef Lede Rabu (18/07/2018) yang dihubungi via telepon genggamnya mengatakan antara laporan administrasi dan kondisi fisik harus sinkron

“Laporan 100 persen seharusnya pekerjaan dilapangan mesti 100 persen juga. Kepala Desa jangan dibiasakan membuat laporan sementara pekerjaan belum selesai hanya untuk kepentingan pencairan dana tahap berikutnya, contoh yang terjadi di Desa Kuimasi bisa saja juga terjadi di desa-desa lain”tukasnya

Dikatakannya, Bupati Kupang melalui inspektur inspektorat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal harus melakukan pengawasan melekat dan mengecek langsung kondisi di Desa Kuimasi maupun desa-desa lain.

“Kalau memang terjadi seperti itu, saya pikir ini pengelolaan administrasi yang tidak bisa dibenarkan, Pak Bupati melalui Irda harus cek laporan administrasi dan kondisi fisik di desa dan mudah – mudahan hanya terjadi di satu desa jangan sampai hal yang sama terjadi di desa lain juga,”Ujar Yosef Lede.

Untuk itu langkah yang dilakukan lanjutnya, Komisi A DPRD Kabupaten Kupang sebagai Komisi yang membawahi Dinas PMD akan berkoordinasi dengan Ispektorat Daerah melakukan uji petik di desa-desa. (By Kenzo).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara