Soal Tanah Di Oelamasi, Tokoh Muda Kecam Arogansi Pemkab Kupang

Oelamasi,obor-nusantara.com
Persoalan tanah di seputar civil center di Oelamasi kabupaten Kupang,kali ini mendapat kecaman keras dari seorang tokoh muda setempat atas arogansi Pemerintah Kabupaten Kupang yang merampas tanah seluas 90 hektar milik masyarakat kelurahan Naibonat.

Tanah yang disengketakan tersebut  rencananya akan diserahkan Pemerintah Kabupaten Kupang ke pengembang  untuk membangun Ribuan perumahan bagi pegawai di Lingkup pemerintah setempat

Tokoh pemuda Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,Chris Bengkiuk di Naibonat Jumat (27/07/2018) mengatakan apa yang dilakukan oleh Pemkab Kupang yang secara sepihak mencaplok tanah milik masyarakat merupakan suatu tindakan konyol,dan terkesan ada konspirasi jahat untuk merugikan kepentingan masyarakat.

“Persoalan yang dialami masyarakat Naibonat sudah berlangsung sejak tahun 2007 sebelum pindahnya ibu kota Kabupaten Kupang ke Naibonat. surat demi surat kami layangkan kepada pemerintah kabupaten kupang namun tidak mendapat respon positif.”tukas Chris

bahkan menurutnya,pemerintah malah beranggapan tanah 90 hektar tersebut merupakan tanah milik pemda sehingga secara sepihak merencanakan diatas tanah itu akan dibangun ribuan rumah untuk pegawai

Dia juga menambahkan dalam proses perpindahan ibu kota ke Naibonat memang masyarakat telah menyerahkan tanah seluas 250 hektar untuk dibangun gedung kantor pemerintah yang megah,namun dalam perkembanganya pemkab mencaplok  tanah milik masyarakat seluas 90 hektar yang kemudian disertifikasi sebagai tanah milik pemkab dengan total mencapai 340 hektar.padahal masyarakat telah memiliki bukti ukur atau Gambar Situasi (GS) sejak tahun 1975 serta telah pula membayar PBB mulai tahun 1985.

Tindakan konyol pemerintah itu kemudian memicu gelombang aksi protes masyarakat di Gedung DPRD Kabupaten Kupang tanggal 24 Juli 2018 kemarin, tuntutan masyarakat hanya ingin tanah seluas 90 hektar yang selama ini menjadi sumber pendapatan melalui hasil pertanian dikembalikan kepada masyarakat.

“saya pikir ini tindakan konyol pemerintah, masyarakat sudah tersiksa dengan serahkan tanahnya jadi pusat perkantoran, yang sisa ini jangan lagi dirampas dan jangan biarkan kami menjadi penonton dirumah sendiri, coba lihat berapa banyak anak pemilik tanah yang diangkat jadi pegawai,”Tegasnya.

Oleh karena itu lanjutnya,pemkab kupang harus memenuhi tuntutan masyarakat dan mengembalikan tanah 90 hektar

Pemerintah juga diminta menghentikan proses pembangunan perumahan oleh pengembang sambil menunggu proses mediasi oleh DPRD. Jika pemerintah masih bersikeras melakukan kegiatan diatas lahan itu maka dipastikan masyarakat akan terus melawan.

“Advokad Sebut Perbuatan Pemda Kupang Melawan Hukum”

Sementara, Lukas Mbulang salah seorang Pengacara di NTT,mengatakan rakyat selalu menjadi korban dan terus dimiskinkan. Pemerintah kehilangan ruh melindungi, mencerdaskan dan mensejahterakan rakyatnya sebagaimana amanat pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. Amanat itu tergerus habis oleh sikap kesombongan kekuasaan dan masyarakat dengan model penjajahan di era ini

“Hak Pemda 250 ha karena Penyerahan dari masyarakat pemilik lahan.90 ha milik warga jangan  diCaplok lagi.pemerintah jangan rampas sewenang-wenang karena kekuasaan. Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemda tdk bisa ditolerir,,, DPRD harus tegas dan bersama rakyat ambil pulang,kembalikan hak rakyat sebagai pemilik Tanah di republik ini.Aneh dan tidak adil aparat negara disiapkan lahan dan rumah yang layak dengan anggaran pembangunannya,, sedangkan rakyat dieliminasi haknya. Sudah dapat gaji dan tunjangan, sppd,, tambah lagi siap lahan, rumah dengan cara ambil tanah milik rakyat  yang sudah dijadikan sawah, Ini sdh tdk benar sama sekali.”tulisnya via whatsapp.(By kenzo).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara