Depresiasi Efek Ekor Jas,dalam Pilpres 2019 (Refleksi menuju Pilpres-Pileg 2019)

Oelamasi,  Obor-nusantara.com- Misteri bursa calon presiden dan calon wakil presiden RI 2019 akhirnya terjawab. Joko Widodo sang petahana bersama Kiai bijak KH.Ma’rufsa Amin mendapat pesaing berwajah lama Jenderal Purnawirawan Prabowo.

Sang hero Kopassus yang disandingkan dengan  calon wakil presidennya Sandiaga S. Uno,sosok idaman kaum milenial dan dikagumi ibu-ibu

Pertanyaannya,Lalu bagaimana nasib parpol pengusung utama lainnya seperti Golkar, Nasdem, PPP dan Hanura. Apakah mereka akan mendapatkan tumpahan efek ekor jas yang sama bobotnya seperti yang diterima PDIP dari Jokowi dan PKB dari KH Ma’aruf Amin?

Saya secara tegas menjawab TIDAK dan cenderung meragukannya.

Alasannya sangat sederhana. Kader partai yang militan tidak serta merta memilih Jokowi hanya karena Golkar mengusung Jokowi.
Pemilih Golkar yang militan akan lebih memilih kadernya sendiri atau yang pernah berafiliasi dibawah naungan pohon beringin Golkar.

Hal itu menunjukan bahwa Capres  bukan  lagi menjadi fokus utama pemilih Golkar,arah perjuangan mereka berubah ke pemilihan legislatif.

“Jika Jokowi kalah melawan Prabowo,toh Golkar tetap eksis di Senayan”

Benar adanya, jika para senior dan pencinta Golkar menghimbau agar para caleg bekerja all out untuk merebut 20% suara parlemen agar di tahun 2024 bisa mengusung capresnya sendiri.

Sebagai partai pemenang kedua pemilu 2014,mestinya relatif mudah golkar mempertahankan posisi ini bahkan dimungkinkan menempati posisi nomor 1 tanpa embel-embel efek ekor jas.

Meskipun kenyataannya,Golkar mengharapkan efek ekor jas juga dari Jokowi yang dibuktikan dengan  deklarasi mengusung petahana sejak 2 tahun silam,yang sempat  menimbulkan kehebohan seketika atas kritikan partai lain peserta pemilu kepada golkar
“Pagi-pagi banget” mengusung Jokowi.

Lebih seru lagi,malah Partai PDIP yang membesarkan Jokowi justru tidak buru-buru amat mengusung Jokowi.
Ada apa??

Nasib Golkar ada di para calegnya mulai dari kabupaten/kota sampai pusat untuk saling bahu membahu untuk memenangkan pemilhan legislatif.

Untuk partai- partai medioker pendukung Jokowi lainya seperti Nasdem, Hanura, PPP rupanya akan  bernasib sama seperti Golkar.

Lebih elok berdiri diatas kaki sendiri daripada mengharapkan durian runtuh efek ekor jas yang sangat jauh dari kepastian

Berbeda dengan Gerindra,tentu saja nasibnya lebih baik seperti PDIP karena jenderal Prabowo adalah satu-satunya matahari di Gerindra yang memberi efek ekor jas yang pasti.

Ketimbang partai matahari PAN yang secara  kasat mata memiliki matahari kembar.Sang ketua umum Zulkifli Hasan dan bos besar maestro reformasi Dr.Amien Rais yang diprediksikan tidak mendapat dampak efek ekor jas yang signifikan.

Kondisi ini Sama halnya dengan Demokrat dan PKS.
Buktinya, ketiga sekawan ini menunggu sampai malam terakhir sebelum pendaftaran untuk terpaksa menduetkan duo Gerindra.

Akibat tidak ada pilihan lain yang lebih logis, maka bisa saja dengan berat hati, pendekar berpengalaman sang presiden 2 periode SBY,akhirnya sepakat dengan mendelegasikan  sang penerusnya AHY untuk mendampingi Prabowo-Sandi ke KPU.

Memang Kelihatan serasi ketika di depan meja pendaftaran duduk tegap berseri trio kawula muda AHY, Sandiaga Uno dan Hanafi Rais mengapiti sang jenderal Prabowo yang mulai menua namun pantang menyerah ini.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Djayadi Hanan, mengatakan partai politik pengusung Joko Widodo berpeluang besar merasakan coat tail effect.
Hal ini rupanya kecil peluang bagi partai politik pengusung Prabowo Subianto.

Sementara PKS dan PAN mati-matian mencalonkan kader terbaik mereka untuk menjadi calon wakil presiden.
PKS merasa berhak menempati posisi tersebut karena pada pemilihan umum 2014 telah mengalah dari PAN yang menduetkan Hatta Rajasa dengan Prabowo Subianto melawan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Menurut Hidayat Nur Wahid, mengacu pada perolehan suara PKS pada pemilihan umum 2009 lebih besar dibandingkan perolehan suara PAN.
“Tahun 2014, waktu itu PKS suaranya 57, PAN 43. PKS harus ridoh dan legowo PAN jadi calon wakil presiden, padahal suaranya lebih jauh dari PKS,” kata Hidayat di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 4 Mei 2018.

Penjelasan Hidayat diulangi oleh politikus PKS, Mahfudz Siddiq, di acara diskusi Manuver Merebut Posisi Cawapres di Resto Bumbu Desa, Jakarta Pusat, 18 Juli 2018.

“2014, PKS rela memberikan calon wakil presiden dari PAN.Pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017, PKS juga sabar, gubernur enggak wakil gubernur enggak (dari PKS). Pemilihan gubernur Jawa Barat 2018, PKS cuma dapat (jatah) wakil gubernur bukan calon gubernurnya,” kata Mahfudz.

PAN merasa lebih berhak daripada PKS karena perolehan suara di pemilihan umum 2014 lebih besar, yakni 7,59%. PKS hanya mendapatkan suara 6,79%.
Partai politik dibawah pimpinan Zulkifli Hasan itu memang harus ngotot meraih posisi calon wakil presiden dampingi Prabowo agar bisa bertahan di pemilihan umum 2019.

PAN pasti mengharapkan coat tail effect demi meraih setidaknya 4% suara dalam pemilihan umum 2019. Mengingat,Pasal 414 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan 4% suara tidak berhak memiliki kursi di parlemen.

Sebenarnya Prabowo menyiratkan sikap bersedia meminang ”putra mahkota” Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, sebagai calon wakil presiden.

“Umpama nama AHY muncul [menjadi salah satu kandidat wakil presiden], saya harus katakan why not,” ujar Prabowo dalam konferensi pers seusai pertemuan tersebut. Bisa saja salah satunya menjadi penyebab  gagalnya AHY karena kicauan Andi Arif tentang mahar 500 milyar.

Episode ini sudah berakhir ketika semua parpol menandatangi dukungan paslonnya masing-masing di KPU 10 Agustus 2018 lalu.
Mulai Merajut Demokrasi Sehat dalam Pelaksanaan sistem demokrasi sudah diterapkan.

Sekilas tentang penerapan sistem demokrasi di Indonesia

Pada tahun 1945-1959,Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer dalam kehidupan politik dan pemerintahan.Sistem demokrasi ini dianggap tidak stabil sehingga program dari suatu negara tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesinambungan.

Berlanjut,Pada tahun 1959-1965, Indonesia menerapkan demokrasi terpimpin yang lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap keburukan yang diakibatkan oleh praktek demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara kala itu Presiden Soekarno.
Konsep sistem Demokrasi Terpimpin pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang konstituante pada tanggal 10 November 1956. (https://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959–1965)

sementara  di era Orde Baru yakni tahun 1966-1998, Indonesia mengubah kembali sistem demokrasi ke arah demokrasi pancasila yang bersumber pada pola pikir dan tata nilai sosial budaya bangsa Indonesia dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari kepentingan sosial.

Namun pada praktiknya, yang terjadi adalah sebuah rezim otoritarianisme dalam politik Indonesia.

Selanjutnya, pada Orde Reformasi yakni dari tahun 1998 hingga saat ini, sistem demokrasi di Indonesia menuju pada sistem ‘demokrasi liberal’.
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.

Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. ( a democracy based on the recognition of individual rights and freedoms, in which decisions from direct or representative processes prevail in many policy areas -Collins English Dictionary. Copyright © HarperCollins Publishers )

Tantanganya pada era paska reformasi ini adalah kemunculan kekuatan oligarki politik ekonomi dan dominasi ekonomi neo liberal yang berpotensi menghadang agenda-agenda kesejahteraan rakyat dan pemerataan ekonomi.
Akibatnya kemandirian nasional dan kesenjangan sosial semakin rentan dan mengancam jika negara tidak kunjung mampu memainkan perannya sebagai regulator dan menjamin keberpihakanya pada ekonomi rakyat.

Kita pasti terus mengumandangkan Demokrasi Pancasila yang adalah suatu paham demokrasi yang bersumber dari pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali berdasarkan kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Dari falsafah hidup bangsa Indonesia, kemudian akan timbul dasar falsafah negara yang disebut dengan Pancasila yang  tercemin dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang konstitusional berdasarkan mekanisme kedaulatan rakyat di setiap penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan menurut konstitusi yaitu UUD 1945.
Sebagai demokrasi Pancasila terikat dengan UUD 1945 dan implementasinya (pelaksanaannya) wajib sesuai dengan apa yang diamanatkan UUD 1945.

Mari kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi terakbar di bumi nusantara 17 April 2019 nanti.

Bagi parpol, janganlah terpukau saja pada efek ekor jas,dan Bagi rakyat Indonesia, berikanlah hak pilihmu karena nasib bangsa ini bukan ditentukan oleh parpol dan paslonnya namun ditentukan oleh rakyat Indonesia.(ditulis oleh Justin Djogo dan Kenzo minggu)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara