Terjerat Kasus Korupsi,12 Orang ASN Kabupaten Kupang  Belum di Berhentikan

Oelamasi, Obor-nusantara.com -Hingga tahun 2018 tercatat 12 orang Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintahan Kabupaten Kupang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, bahkan 12 orang itu telah diputus bersalah oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Namun, 12 orang ASN itu hingga kini nasibnya terkatung – katung apakah masih sebagai ASN atau sudah diberhentikan dengan tidak hormat, ada di antaranya bahkan sudah selesai menjalani hukuman.

Menyadari nasibnya kini terkatung – katung, 12 orang ini kemudian mengadukan nasibnya kepada DPRD Kabupaten Kupang, hal ini pula menjadi salah satu agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi antara DPRD Kabupaten Kupang dengan Pemerintah yang dilaksanakan Selasa (21/08/2018).

Penjabat Sekda Kabupaten Kupang, Maclon Jhoni Nomseo di hadapan Pimpinan dan Anggota DPRD mengatakan 12 orang ASN yang tersandung kasus tindak pidana korupsi hingga saat ini masih aktif sebagai ASN dan semua haknya sebagai ASN masih dibayarkan..

Menurutnya, Bupati Kupang melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) telah meminta pendapat hukum dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Kupang terkait status kepegawaian mereka yang terseret hukum. Pendapat hukum yang diberikan oleh Kajari Kabupaten Kupang menyatakan pemberhentian 12 orang ASN menjadi kewenangan mutlak Bupati Kupang sebagai pejabat pembina kepegawaian, namun hingga saat ini Bupati Kupang belum mengambil keputusan.

Mesak S. Elfeto Kaban BKPP, mengatakan terhadap 12 orang ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai keputusan penhadilan maka sesuai aturan harus diberhentikan tidak dengan hormat. Tapi, anehnya Kaban BKPP masih berupaya mencari celah hukum lain untuk menyelamatkan 12 orang ASN sehingga kemuadian hanya diberhentikan dengan hormat dan seluruh hak ASN dapat diperoleh. “saya tidak sampai hati untuk proses pemberhentian 12 orang itu dengan tidak hormat, saya masih miliki rasa empati, saya bersama Bupati sudah lakukan koordinasi dengan BKN dan tidak ada jalan lain, bahwa semua harus diberhentikan tidak dengan hormat,”Ujar Elfeto.

Penjelasan berbeda justeru disampaikan oleh Herman Luik, SH Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang. Menurutnya, sesuai aturan regulasi Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979,  Pasal 37 Undang – undang Nomor 5 tahun 2014 dan Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN memyatakan

bhawa ASN yang terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana kejahatan jabatan dan/atau yang berkaitan dengan jabatan harus diberhentikan.

Persoalan menjadi polemik katanya akibat dari keterlambatan mengambil tindakan pemberhentian sejak akhir bulan setelah putusan pengadilan dinyatakan sah dan meyakinkan. Saat ini, Putusan pengadilan sudah berlangsung bertahun – tahun dan apabila diproses akan terbuka peluang bagi 12 orang ASN melakukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. (Jrm).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara