Amburadulnya Pengelolaan Aset di Pemkab Kupang, 733 Kendaraan Plat Merah Tunggak Pajak

Oelamasi,obor-nusantara.com-Sebanyak
733 unit kendaraan dinas milik pemerintah kabupaten Kupang,tunggak pajak hingga 5 tahun dari jumlah keseluruhan 2356 unit kendaraan plat merah yang ada di Kabupaten Kupang.

Hal ini terbukti,atas penyampaian Kepala Samsat wilayah Kabupaten Kupang Jhon Boro Hali beberapa waktu lalu kepada obor-nusantara.com

Miris,ketika kita mendengar Kendaraan Plat merah tidak bayar pajak bertahun tahun.

Pemkab yang selama ini sering menghimbau kepada masyarakat untuk  taat pajak sebagai sebuah kewajiban warga kepada negara,kendaraan plat merah milik pemkab Kupang malah tunggak pembayaran pajak hingga 5 tahun berturut-turut.

“Saat ini tunggakan pajak dari kendaraan dinas milik pemkab kupang sudah mencapai 733 unit”kata Jhon saat ditemui wartawan diruang kerjanya kamis,23 Agustus 2018.

Jhon mengatakan Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu PAD Prov.NTT yang berdampak pada kegiatan bagi hasil pajak kepada Pemerintah kabupaten Kupang untuk kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan.

“Kami berharap Kepala Daerah terus memberikan himbauan kepada seluruh pimpinan  Organisasi perangkat daerah agar melunasi seluruh pajak kendaraan yang dimiliki dan taat pajak karena kendaraan dinas menjadi motivasi bagi seluruh masyarakat wajib pajak di wilayah kab kupang.pajak ini kan sumber PAD juga untuk Kabupaten”pintanya. Ia juga mengungkapkan kesulitan dalam penagihan pajak kendaraan dinas karena Kelengkapan dokumen dan juga kendaraan dipindah tangankan tanpa melaporkan kepada  Samsat.

Penyebab lain penunggakan pajak kendaraan dinas ,menurutnya akibat pejabat yang dimutasi membawa serta kendaraan dinas dan juga kendaraan yang dibawa pergi oleh pensiunan.

Disamping itu,pemerintah kabupaten kupang juga tidak melaporkan kendaraan dinas yang rusak dan tidak terpakai lagi serta Kendaraan dinas yang sudah pemutihan.

“Ini rugi bagi pendapatan daerah karena kalau kendaraan pribadi pajaknya 1,5 persen sementara jika masih terdaftar sebagai kendaraan dinas biayanya 0,5 persen.”jelasnya.

Menanggapi persoalan ini,Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah setempat,Kris Patmawan mengakui kesulitan dalam verifikasi Kendaraan Dinas Milik pemerintah Kabupaten Kupang.

“Kita cukup sulit verifikasi kendaraan dinas karena berbagai aspek.namun soal pajak,Kami  sudah sampaikan kepada Setiap OPD  untuk membayar pajak tepat waktu dan jangan sampai tunggak.karena hal ini tidak menunjukan ketidak taatan Penyelenggara negara didaerah ini.ini juga merugikan pendapatan daerah”tegasnya

Berdasarkan data terakhir yang diterima PPKAD dari Samsat,masih banyak kendaraan plat merah yang belum bayar pajak

“Penyebabnya karena ada Kendaraan rusak yang belum diproses dan dilaporkan kepada samsat dan juga ada kendaraan yang masuk dalam aset penyerahan kepada kabupaten pemekaran.ada juga yang dibawa oleh pensiun dan juga ada kendaraan dinas yang di pindah tangankan akibat mutasi pegawai”kata Kris

Kesulitan lain dalam verifikasi,katanya akibat dari semua kendaraan dinas masih atas nama pemkab Kupang,bukan Atas nama setiap OPD sehingga bagian Aset tidak bisa mengecek keberadaan kendaraan  disetiap OPD

“Yang sudah dipindahtangankan kita akan cek sehingga tidak lagi membebani pemda dan  kami akan verifikasi ulang semua aset kendaraan “terangnya

Selanjutnya Kris juga menyampaikan bahwa sejak 2009 hingga saat ini,tidak ada lagi aturan untuk pemutihan kendaraan.kali ini kendaraan dinas yang tidak terpakai
Akan dilelang secara terbuka sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.(by kenzo)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara