Fraksi Gerindra dan Demokrat Temukan Anggaran “Siluman” Rp 33 Miliar Dalam RAPBD Kabupaten Malaka

Kupang,obor-nusantara.com – Fraksi Partai Gerindra dan Partai Demokrat DPRD Kabupaten Malaka menemukan anggaran sebesar Rp 33 miliar yang diduga kuat merupakan anggaran “siluman” dalan Rancangan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Malaka tahun anggaran 2019.

Temuan ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Nikolaus Makleat bersama Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Malaka, Krisantus Yulius Seran dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Malaka, Yoseph Bria Seran kepada wartawan di Kupang, Selasa (11/12/2018).

Krisantus mengatakan, anggaran Rp 33 miliar lebih tersebut tidak pernah dibahas dalam pembahasan komisi bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Anggaran Rp 33 milar itu dimunculkan pada saat pembahasan anggaran di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Malaka.

“Anggaran Rp 33 miliar yang tidak pernah dibahas di komisi tapi dimunculkan pada saat pembahasan di Banggar itu kami anggap siluman. Karena tanpa melalui perencanaan. Harus dibahas di komisi dulu baru dibawa ke Banggar. Bukan asal selundupkan saja,” tegas Krisantus.

Krisantus menduga anggaran siluman tersebut diduga “diselundupkan” oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Malaka dan didukung Ketua DPRD Kabupaten Malaka, Adrianus Bria Seran bersama kroni-kronisnya di DPRD Kabupaten Malaka.

“Saya duga kuat, ini permainan TAPD Malaka yang mungkin didukung Ketua DPRD Kabupaten Malaka yang nota bene adalan adik kandung Bupati Malaka,” tegas Krisantus.

Krisantus melanjutkan, dalam Pendapat Akhir Fraksi terhadap RAPBD Kabupaten Malaka tahun 2019, empat fraksi di DPRD Kabupaten Malaka secara tegas menolak anggaran Rp 33 miliar lebih yang dianggap siluman tersebut.

Empat fraksi DPRD Kabupaten Malaka yang menolak anggaran siluman itu adalah Fraksi Partai Gerindra, Demokrat, PDIP dan PKB.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Malaka, Nikolaus Makleat dari Fraksi Partai Gerindra menambahkan, sampai saat ini dirinya tidak menandatangani nota kesepakatan alokasi anggaran siluman tersebut.

Menurutnya, anggaran Rp 33 miliar yang tidak dibahas dalam komisi namun dimunculkan saat pembahasan di Banggar merupakan perbuatan melawan hukum karena terindikasi merugikan Negara.

Sebab itu, lanjut Nikolaus, jika anggaran siluman Rp 33 miliar lebih dalam RAPBD 2019 itu dipaksakan untuk ditetapakan dalam Perda APBD maka dirinya bersama pimpinan dan anggota Fraksi Gerindra akan melaporkan penetapan itu ke Kejaksaan Tinggi NTT sebagai perbuatan melawan hukum.

“Kami siap lapor ke Kejaksaan Tinggi NTT jika anggaran siluman itu dipaksakan untuk ditetapkan dalam APBD Kabupaten Malaka tahun 2019,” tegas Nikolaus.

Nikolaus mengatakan, anggaran siluman itu dibahas di luar rapat komisi tanpa melibatkan dirinya sebagai salah satu pimpinan DPRD dan komisi-komisi di DPRD Kabupaten Malaka.

Ia meminta Pemerintah Provinsi NTT melalu Biro Keuangan agar mengkaji secara baik APBD Kabupaten Malaka tahun 2019 dalam masa asistensi.

Sementara itu, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Malaka, Yoseph Bria Seran mengatakan, persoalan penyelundupan anggaran siluman tersebut sudah sering terjadi.

“Di tahun 2017 ada pekerjaan jalan aspal di Hatimuk di sekitar lingkungan rumah Bupati. Anggaran untuk pekerjaan jalan itu tidak pernah dibahas di komisi. Tiba-tiba jalan dikerjakan. Kita bertanya-tanya anggaran untuk pekerjaan jalan itu pemerintah ambil dari mana?

“Contoh lain di Dinas Ketahanan Pangan. Tahun lalu ajukan pengadaan empat mobil. Komisi setujui dua unit saja. Tapi dalam realisasi pengadaan empat unit,” kesalnya.

Ia juga mengatakan, anggaran siluman Rp 33 miliar lebih tersebut tidak permah dibahas oleh komisi-komisi di DPRD Kabupaten Malaka.

Ia berharap pers dan DPRD Kabupaten Malaka bahu membahu mengontrol kinerja Pemerintah Kabupaten Malaka agar dapat merencanakan dan merealisasikan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (ken)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara