Bangun Gedung Kampus UNPATI MBD, Kontraktor Tunggak Upah Hingga Rp. 860 Juta

Foto”: bagian dalam Gedung kampus Unpati dan Sekda MBD Drs.  A. Siamiloy

Tiakur, obor-nusantara.com-Pekerjaan Pembangunan Kampus Utama Universitas Patimur (UNPATI) di Kota Tiakur, Ibu Kota Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku yang menggunakan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) dua MBD Tahun Anggaran 2017 dan 2018 sebesar Rp. 12 milyar menyisihkan banyak masalah.

Pasalnya, Kontraktor pelaksana yang disebut-sebut berasal dari Kota Ambon belum membayar upah pekerja buruh sejak bangunan itu di bangun hingga kini dengan nilai cukup fantastis hingga mencapai Rp. 600 juta, belum termasuk utang upah tahun 2017 sebelumnya sebesar Rp. 260 juta.

“Kontraktornya susah di hubungi (BOS AIMUT) dari ambon sampai sekarang belum ada tanda-tanda pembayaran upah untuk kami 30 orang pekerja. Kami ini jauh-jauh dari jawa ke MBD untuk kerja buruh cari Nafkah kok di buat seperti ini..? kami mau lapor sama siapa, jadi tolong bantu kami pak”. Kata salah seorang pekerja Gedung UNPATI MBD Santoso yang menghubungi media obor-nusantara.com pada sabtu, 05/01/2019 pagi melalui sambungan telopon.   

Dikatakan, sejak pekerjaan gedung dimulai Kontraktor Pelaksana sama sekali tidak memasang Papan Informasi Proyek sehingga mereka sulit untuk mengetahui nama Perusahaan (Kontraktor) Pemenang tender gedung ini.

“papan proyek saja tidak ada di lokasi, kami saja kerja tidak tau siapa yang jadi Kontraktor yang kami tau hanya kerja dan dapat uang, tetapi sampai sekarang belum ada uang yang kami terima Cuma di kasi panjar uang makan”. Jelasnya.

Santoso mengaku, gedung Kampus UNPATI MBD dibangun sejak tahun 2017 dengan dua Gedung Utama  dengan konstruksi bangunan dua lantai dengan nilai Kontrak Rp. 12 milyar.

Pekerjaan dua gedung ini dilakukan selama dua tahun anggararan yakni 2017 dan 2018 dan hampir seluruh pekerja berasal dari Jawa dengan sistem kerja Borongan dan nilai borongan mencapai Rp. 860 juta yang terdiri dari Pekerjaan Tahun 2017 senilai Rp. 260 juta lebih dan pekerjaan tahun 2018 senilai Rp. 600 juta.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Barat Daya (MBD) Drs. Alfons Siamiloy M.si saat di hubungi media ini melalui jaringan WhatsApp pada Sabtu, 05/01/2019 mengatakan,  semua perjanjian kerja antara buruh dengan Kontraktor dilakukan atas kesepakatan mereka dan Pemda Tidak mengetahuinya. “itukan besarannya berdasarkan perjanjian kerja dengan kontraktor”. Katanya.

Soal terhadap kasus ini tanggung jawab Pemda MBD, Menurut SEKDA Siamiloy, bisa juga menjadi tanggung jawab pemda hanya saja apakah waktu pekerjaan di mulai ada keluhan pekerja yang di sampaikan ke Pemda.

“bisa juga Pemda tetapi apa Mereka waktu kerja ada lapor soal keberatan upah ke Pemda”, ujar mantan Kadis PU-PR MBD ini.

Sekda menyarankan agar para pekerja (buruh) ini dapat melaporkan masalah ini ke Pihak berwajib (Dinas Tenaga Kerja) atau Polisi untuk di selesaikan sesuai hukum yang berlaku.(wr/nora).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara