Kontraktor Bangun Gedung Kampus UNPATI Tanpa Papan Proyek, Sekda Itu Salah

MBD-Tiakur, obor-nusantara.com-Pembangunan Gedung Kampus Universitas Patimura Maluku Barat Daya di Kota Tiakur, Ibu Kota Kabupaten MBD dilakukan oleh Kontraktor Pelaksana selama dua tahun Anggaran (2017-2018) TANPA PAPAN INFORMASI PROYEK, bahkan proyek yang bersumber dari dana APBD dua MBD ini tidak di diketahui Perusahaan Apa yang menjadi Kontraktor Pelaksananya.

Gedung Kampus Universitas Pattimura (Unpati) MBD yang tengah dibangun di Kota Tiakur dengan nilai pekerjaan Rp. 12 milyar oleh Kontraktor Pelaksana yang hingga kini tidak diketahui Keberadaanya dan nama perusahaannya itu meninggalkan persoalan besar bagi seluruh pekerja (Buruh) yang mengerjakan gedung tersebut.

Untuk pekerjaan tahap pertama tahun 2017 saja, perusahaan yang tidak diketahui namanya ini berutang pada pekerja dengan nilai Rp. 260 juta dengan jumlah upah per peker rata-rata  3 hingga Rp. 10 juta.

Sementara untuk tahun 2018 perusahaan ini juga meninggalkan utang di Buruh sebanyak Rp. 600 juta untuk 30 orang buruh yang mengerjakan gedung tersebut.

Salah seorang Pekerja gedung Kampus Unpati MBD Samsul yang menghubungi media ini pada sabtu, (05/01/2019) mengaku, sejak bekerja di proyek ini sama sekali tidak melihat adanya papan Informasi Proyek yang terpasang dilokasi.

“sejak saya datang dari jawa dan kerja di sini papan infromasi proyek tidak ada jadi bagaimana kami mau tau nama Perusahaan (kontraktor) Pelaksana dari ini gedung”. Katanya.

Bahkan informasi yang di himpun dilingkungan Kampus Unpati MBD menyebutkan, sejak Gedung petama hingga gedung ke empat di bangun, sama sekali tidak ada papan informasi proyek yang di pasang oleh Kontraktor Pelaksana di lokasi proyek.

“ini sudah gedung ke tiga dan ke empat yang di bangun di kompleks kampus tetapi kita tidak liat papan proyek di lokasi ini” ujar salah seorang warga dari Kota MBD di Tiakur.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (SEKDA) Maluku Barat Daya (MBD) Drs. Alfons Siamiloy M.si yang di hubungi pada senin, (07/01/2019) mengatakan, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, semua proyek yang bersumber dari dana Pemerintah Baik Pusat Maupun Daerah harus di informasikan kepada masyarakat melalui Papan Informasi Proyek.

“Papan Nama Proyek itu harus ada  Karena, harga papan nama proyek itu juga ada anggarannya didalam kontrak. Jadi kalau tidak dipasang itu SALAH dan bahkan anggaran pembuatannya itu harus disetor kembali ke Kas Daerah”. Jelasa SELDA.

Dikatakan, papan informasi proyek itu sangat penting dan jika tidak dipasang itu sangat melanggar aturan. “kalau tidak dipasang itu SALAH, semua proyek itu ada anggarannya untuk papan informasi dan harus dipasang”. Katanya.

Sebelumnya, kasus dugaan utang kontraktor ratusan juta (Rp. 860 juta) juga mendapat perhatian dari SEKDA MBD Drs. Alfons Siamiloy M.si.

Soal  tanggung jawab Pemda MBD, Menurut SEKDA Siamiloy, bisa juga menjadi tanggung jawab pemda hanya saja apakah waktu pekerjaan di mulai ada keluhan pekerja yang di sampaikan ke Pemda.

“bisa juga Pemda tetapi apa Mereka waktu kerja ada lapor soal keberatan upah ke Pemda”, ujar mantan Kadis PU-PR MBD ini.

Sekda menyarankan agar para pekerja (buruh) ini dapat melaporkan masalah ini ke Pihak berwajib (Dinas Tenaga Kerja) atau Polisi untuk di selesaikan sesuai hukum yang berlaku.

Hingga berita ini di turunkan, siapa nama dan Kontraktor atau perusahaan Pemeneng tender Proyek Pembangunan gedung Kampus UNPATI MBD belum dapat terkonfirmasi. (wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *