Tidak Bayar Listrik,  PLN Segel 7 OPD Di Pemkab Kupang

Oelamasi, Obor-nusantara.Com-
Akibat menunggak tagihan listrik selama kurng lebih 2 bulan, PLN Unit Oesao sejak Jumat, 25 Januari 2019 lakukan  pemutusan atau segel aliran listrik di 7 Kantor dinas di Civil Center Kab. Kupang.

Pemutusan aliran tersebut akibat tunggakan yang melewati tanggal 20,mengingat sudah ada pemberitahuan melalui surat tagihan sejak tanggal  15 januari.namun pihak dinas lalai sehingga PLN mengambil tindakan  pemutusan  aliran listrik di beberapa  kantor Dinas.

Manajer unit Pelayanan Oesao,Budi Hariono,Senin,28/01/2019 mengatakan hal tersebut  saat dikonfirmasi  wartawan  obor-nusantara.com setelah melihat tidak beraktifitasnya  7 instansi pemerintah  dikawasan civil center  Oelamasi, Senin, 28Januari 2019.

“Kita lakukan pemutusan  aliran listrik  di 7 Kantor Dinas dikabupaten Kupang, karena memang tunggak pembayaran  tagihan listrik.mereka tunggak bulan Desember sementara  jatuh tempo pembayaran  hingga tanggal 20 Januari. Namun sampai tanggal hari ini mereka belum juga bayar. Kami juga sudah bersurat sejak tanggal 15 januari.karena tidak ada tanggapan  makanya kita lakukan pemutusan aliran listrik di 7 instansi tersebut”sebut Budi

Total tunggakan tagihan listrik dibeberapa instansi pemerintah  kabupaten Kupang dibulan Desember tahun 2018 menurutnya mencapai Rp. 60 Juta.

7 kantor Organisasi  perangkat Daerah tersebut diantaranya, Kantor PPKAD, kantor DISPERINDAG, Kantor Dinas Pariwisata, Kantor Dinas Peternakan, Kantor Dinas Pertanian,Kantor Dinas Koperasi dan UKM serta Kantor Dinas Pendapatan Daerah.

Sekretaris Dinas PPKAD,Andreas Djira saat ditemui diruang kerjanya membenarkan hal itu.

“Dikantor ini kan ada 2 Dinas. Surat tagihan dari PLN saya sudah kasi ke Dinas Pendapatan Daerah. Karena bulan sebelumnya Keuangan yang bayar, jadi kali ini Dispenda yang bayar. Tadi masuk kantor saya kaget kata staf aliran listrik disegel.terus terang ini sangat menghambat kegiatan kantor. Kita lagi persiapan DPA Agar bisa kelar dan bisa cairkan uang untuk kegiatan Dinas.listrik sangat vital karena pekerjaan administrasi kantor tergantung dari listrik”katanya

Sementara  kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan  kabupaten  Kupang, Titus Anin diruang kerjanya mengatakan  aktivitas  tidak jalan karena pemutusan listrik sepihak oleh PLN. tidak ada pemberitahuan  dari pihak PLN.

“Tunggakan hanya 1 bulan, yakni tagihan bulan  desember dibayar dijanuari. Kita bayar, hanya karena DPA belum jadi sehingga belum bisa dibayar. Kita akan patuh kalau memang  ada denda kita bayar. Kenapa mereka harus kasi putus. Ini menghambat pekerjaan kantor di daerah  ini” pungkasnya. (kenzo)

Terima Kasih