Terganjal Status, Jalan Bokong-Lelogama Masih Dapat Bintang

Kuoang, obor-nusantara.com-Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk Membangun ruas Jalan Bokong-Lelogama sepanjang 40 jkilo meter  pada tahun Anggaran 2019 ini nampaknya masih TERGNJAL Status Jalan Tersebut yang masih masuk dalam daftar Ruas Jalan Kabupaten.
Ruas Jalan Bokong-Lelogama yang menghubungkan sejumlah Desa dan Kecamatan di Kabupaten Kupang mulai tahun ini di Tangani oleh Pemerintah Provinsi NTT.
Melalui Dana APBD Satu Provinsi tahun 2019 senilai Rp 210 milyar, pemerintah Provinsi akan menangani jalan sepanjang 40 kilo meter dari total panjang 60 kilo meter lebih.
Meski telah mendapat persetujuan Dewan dan telah di tetapkan dalam APBD I NTT tahun 2019, namun proses penyerapan anggaran untuk pekerjaan pembangunan jalan Bokong-lelegama masih butuh proses panjang, karena status jalan tersebut adalah Jalan Kabupaten.
“Dewan sudah lakukan koordinasi dengan Dinas PUPR NTT untuk menyelesaikan status jalan bokong-lelogama antara Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Provinsi dan saat ini sudah ada surat penyerahan dari Pemda Kabupaten ke Provinsi, tinggal perubahan status jalan saja”. Kata Anggota Komisi IV DPRD NTT Jefry Un Banunaek usai mengikuti Rapar Bersama Sejumlah OPD Mitra Komisi IV DPRD NTT di ruang komisi IV kamis, (31/01/2019).
Menurutnya, Dewan pada prinsipnya mendukung semua kebijakan Pemerintah dalam membangun Daerah ini, namun tetap pada atuaran hukum yang berlaku.
“kita dorong Pemerintah agar apa yang bisa di dahulukan ya bisa di kerjakan dulu biar tidak terlambat dalam penyerapan nanti”, Katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT Andre W. Koreh yang di temui usai mengikuti Rapat Komisi di Gedung DPRD NTT nengatakan, persoalan status Jalan Bokong-Lelogama telah dikoordinasikan dengan Pemda Kabupaten Kupang.
“saat ini sudah ada surat penyerahan status dari Pemda Kabupaten Kupang ke Provinsi, sehingga kita tinggal proses saja, jadi tidak ada masalah”. Katanya.
Dikatakan, persoalan status jalan ini telah di bahas bersama juga dengan tim TP4D dalam hak ini KejaksaanTinggi NTT.
“masalah ini sudah kita koordinasikan juga dengan tim TP4D yakni Kejati NTT jadi kita sudah bisa lakukan proses administrasi tender”, jelas Andre. (wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *