Soal  Dana Siluman Rp.12 Milyar, Ini Kata  Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kupang

Oelamasi,Obor-nusantara.com-
Beginilah penjelasan menohok Ketua Komisi C DPRD kabupaten Kupang Anton Natun, Terkait adanya pertanyaan  yang menimbulkan  kisruh pada Paripurna penetapan  APBD 2019 beberapa  waktu  lalu, akibat meroketnya angka Defisit anggaran, yang diduga siluman dalam APBD tahun 2019 di Kabupaten Kupang.

Kali ini Anton menanggapi  pertanyaan Ketua Komisi B DPRD Kab.Kupang Sofia Malelak Dehan yang ditulis media ini, tentang  inkonsistensi Komisi C dalam penetapan Pagu Anggaran dari setiap komisi pada lembaga Dewan setempat.

Tanggapan ini Juga menyanggah pernyataan anggota Dewan Tome Da costa yang menyebut ada dugaan muncul Dana siluman 12 milyar pasca asistensi RAPBD 2019 ditingkat proinsi NTT, yang kini telah disahkan menjadi APBD Kab. Kupang  tahun anggaran 2019.

Berikut penjelasan Anton Natun yang ditemui Dikediamannya 17 Januari  2019,Dalam pembahasan  anggaran  KUA PPAS,awalnya kita bahas ada defisit berkisar Rp.19 miliar.kemudian kita kaji dan lihat lagi pos-pos penerimaan diantaranya Estimasi dana perimbangan,dana bagi hasil serta dana lain yang masuk sebagai pendapatan Daerah.

“Sesuai regulasi, Batas defisit  6 persen sudah jelas.kami paham itu.oleh karena itu,Yang mesti kita kejar adalah target pendapatan  Daerah.setiap organisasi Perangkat Daerah harus kita genjot untuk  naikan penerimaan”

“Kalau target penerimaan kita  sama dengan tahun sebelumnya,itu sama halnya kita tidak memberikan beban kerja kepada OPD.sementara Tahun 2018,target penerimaan  yang dicapai Rp. 69  Milyar,tahun ini tidak bisa sama Rp.69 milyar,harus kita naikan.Kita sudah kasi modal besar  kepada OPD,kalau target yang dicapai kecil,Maka dapat diasumsikan bahwa OPD didaerah ini kinerjanya lemah”lanjutnya

“Saya ambil contoh, tahun lalu saya kasi target 100 ribu untuk anda  kelolah, dan anda mencapai  target itu.tahun ini saya tidak bisa kasi target 100 ribu lagi. Harus dinaikan lebih dari 100 ribu. Kenapa  demikian,karena saya juga sudah rubah aturan untuk mendukung  peningkatan pendapatan.naif kalau misalkan targetnya  sama.kalau saya tidak naikan target,indikasi kebocoran  semakin tinggi”terang Ketua DPC Hanura Kab. Kupang.

Tambah Anton, Kita juga harus tau bahwa Pemerintah bersama Dewan sudah sepakati  untuk rubah 9 Peraturan  Daerah yang mana mampu mendongkrak penerimaan daerah. Seperti perda tentang NJOP, PPATB, galian  C dan lainnya,itu kita sudah revisi.

“Sudah pasti Dampak dari revisi perda  penerimaan,saya pikir mampu meningkatkan pendapatan daerah.dengan demikian belanja juga harus dinaikan sehingga ada keseimbangan atau balance. keberhasilan kinerja pemerintah dapat  diukur untuk kepentingan  masyarakat kabupaten Kupang”jelasnya.

Ia pun mengaku, jikalau pembiayaan  tidak dinaikan maka postur  APBD kita  boleh dibilang tidak sehat.akan ada indikasi kebocoran  yang semakin besar pada setiap OPD.kita harus paham  penerimaan dan kita paham pembiayaan,keduanya harus terjadi keseimbangan.

Atas dasar itu maka dalam pembahasan RAPBD,ada kegiatan  baru yang didorong dari Komisi C karena dianggap masih ada ruang untuk  itu.

“Saya tanya pak Bupati dan bupati bilang APBD aman. belanja dan penerimaan  kita normatif makanya kita dorong kegiatan  baru untuk  kepentingan  masyarakat  dan pembangunan  daerah ini”tegasnya.

Disebut ada dugaan dana siluman Rp. 12 Milyar,sebut Anton teman-teman tidak ikuti secara baik.kita lakukan sesuai tahapan dan regulasi yang ada.Makanya waktu  itu saya minta  akumulasi defisit dalam hitungan  ril.

“Dari angka Rp. 77 Milyar menjadi Rp. 89 Milyar,saya pikir  masih pada kondisi wajar dan bukan dana siluman.itu hasil akumulasi dalam hitungan ril. jika target penerimaan itu ril atau bisa dicapai tentu defisit masih ideal 6 persen”pungkasnya.

Menjawab pertanyaan  soal inkonsistensi  komisi C terhadap pagu anggaran yang disepakati dengan Komisi A dan B,sebut Anton teman-teman komisi A dan B punya pola tersendiri sedangkan kami komisi C juga punya pola dan pemahaman tersendiri.

“Mereka punya  Pola mereka dan kami komisi C ada pola tersendiri.kita dorong kegiatan baru atas persetujuan pemerintah”tutur Anton

Ia juga berpandangan  bahwa  tahun ini adalah tahun politik,jadi wajar saja APBD tahun ini bisa dibilang APBD Politik. Anggaran politik  yang dipergunakan untuk Menyentuh semua elemen masyarakat  kabupaten  Kupang. (kenzo)

Terima Kasih