Urus TEKO,  Ketua Adkasi Zona Bali Nusra Anis Mase Bertemu Presiden Jokowi

Oelamasi,Obor-nusantara.com-
Ketua Asosiasi  DPRD Kabupaten Region Bali Nusa Tenggara, menduga ada upaya Sabotase sistem pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ( P3K) untuk  jatuhkan Pemerintahan Jokowi.

Gonjang ganjing sumber pembiayaan  P3K menurutnya sudah dibahas pihak Adkasi selaku Asosiasi  DPRD yang memperjuangkan  nasib honorer seluruh Indonesia bersama  Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Tidak ada cerita kalau yang gaji P3K dibebankan  kepada Daerah.Kemntrian terkait sudah menghitung alokasi anggaran  yang disiapkan  Negara. Dan APBN kita mampu membiayai  itu”katanya.

Ia menduga ada upaya sabotase pihak tertentu  yang ingin  menjatuhkan  pemerintah dan jokowi selaku Calon Presiden  incumbent.

“Saya lihat ini ada upaya  sabotase jatuhkan Jokowi.secara politik kita bisa melihat ini.itu bukan keputusan  presiden Jokowi.peraturan presiden soal itu kan ditolak oleh salah satu komisi di DPR RI.jadi tidak bisa itu dianggap  menjadi keputusan  lembaga DPR RI”ujarnya.

Hal ini dikatakan Yohanis Mase, Selaku Ketua Adkasi Region Bali Nusra dikantor DPRD Kabupaten Kupang NTT, rabu, 6/2/2019.

Sebab menurut Anis,jika P3K dibebankan kepada Daerah secara politik akan mempengaruhi dukungan kepada Jokowi.keputusan dan kebijakan Jokowi dianggap membebani APBD dan Daerah.Jokowi dianggap menghambat proses pengangkatan tenaga honor menjadi P3K.

Lanjut Anis, Daerah sudah pasti tidak mampu menggaji pegawai P3K,karena didaerah sudah ada alokasi anggaran 60 persen bagi belanja publik dan 40 persen diperuntukkan  bagi belanja pegawai.sementara selama ini sudah ada tenaga honor daerah  yang digaji  dari APBD.

Jika ini dipaksakan  maka berdampak pada prosentase anggaran bagi belanja publik untuk  kepentingan  masyarakat  dan pembangunan daerah akan terkuras untuk  membiayai gaji pegawai P3K.

“Roh perjuangan Adkasi bukan seperti  itu,Roh perjuangan kami adalah pengangkatan  tenaga  honorer menjadi Pegawai Negeri  Sipil  karena pengabdian mereka  kepada negara,pengangkatan mereka  menjadi PNS tanpa batas usia, dan yang berikutnya  angkat  mereka  tanpa  Tes.kalau dibebankan kepada daerah dengan tegas Adkasi menolak “tegasnya.

Anis Mase yang gencar memperjuangkan  nasib para honorer Daerah seluruh Indonesia,mengaku Adkasi sudah sepakat bersama pemerintah  Pusat untuk alokasikan  APBN guna mengangkat  tenaga honor  melalui sistem P3K.mengingat Keuangan  Negara tidak mampu  membiayai gaji  300.000 tenaga honor seluruh Indonesia kalau diangkat menjadi PNS.

“Adkasi sudah sepakat bersama pemerintah  pusat  dalam hal ini kementerian  terkait.tidak ada cerita  bahwa P3K dibebankan kepada Daerah. Mereka digaji dari sumber  dana APBN. kami sudah hitung bersama sekitar 9 triliun  untuk  menggaji 300.000 pegawai  P3K seluruh Indonesia.dan APBN kita mampu menganggarkan dana sebesar  itu”sebut Anis.

Ia juga mengaku  Adkasi akan menggelar  Rapat  Kerja Nasional yang akan berlangsung  pada  tanggal 8-10 Februari  2019 dengan agenda khusus tentang  Persoalan  pengangkatan Honorer menjadi P3K. Rakernas tersebut  juga akan dihadiri langsung  Presiden Jokowi.

Anis berharap Para honorer seluruh indonesia tidak perlu bimbang, tidak perlu pupus harapan.Adkasi akan terus memperjuangkan nasib teman-teman.Adkasi sudah mengagendakan perjuangan ini menjadi misi kemanusiaan bagi sesama anak bangsa. (kenzo)

Terima Kasih