Legalitas Tim kampanye Jadi Agenda Rakor Penyelenggara Pemilu Antara Pimpinan Parpol dan Polres Kupang

Oelamasi,Obor-nusantara.com-Guna menyatukan presepsi dalam pelaksanaan Pemilu nanti,  Bawaslu Kabupaten Kupang menggelar Rapat Bersama dengan Polres Kupang termasuk seluruh Pimpinan Parpol se Kabupaten Kupang. 

Sesuai Rilis yang dikirim kepada Media ini,Sabtu, 9 Februari 2019, Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan rapat evaluasi dan koordinasi dengan pihak KPU, Polres, serta seluruh  Pimpinan Parpol tingkat kabupaten Kupang yang digelar pada Jumat, 8 Februari 2019.

Bertempat di ruang rapat sentra gakumdu Bawaslu Kabupaten Kupang, Rapat tersebut dilakukan untuk menyamakan persepsi terkait dengan penyelesaian beberapa persoalan teknis pelaksanaan kampanye pemilu 2019,sesuai jadwal yang di tetapkan oleh KPU Kab. Kupang tentang kampanye pemilihan umum 2019 yang sudah berjalan hampir enam bulan.

Dalam rentang waktu tersebut metode kampanye yang di pakai oleh peserta pemilu adalah kampanye pemasangan APK, penyebaran bahan kampanye, pertemuan terbatas dan tatap muka dialogis didalam ruangan maupun diluar ruangan.

Dari data hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kupang selama masa kampanye berlangsung, ada sejumlah hal yg masih menjadi persoalan dilapangan baik persoalan teknis maupun persoalan subtantif.

Persoalan teknis misalnya terkait proses pengurusan surat pemberitahuan ke polres guna mendapatkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan( STTP).Selain itu pemahaman caleg terkait STTP juga belum sama dimana Seharusnya surat pemberitahuan (SP)  itu di sampaikan ke Polres, namun ada yang kirim surat ke Bawaslu.

Selain itu,Ada juga persoalan pengajuan SP sangat mempet dengan waktu pelaksanaan kampanye,sehingga menyulitkan koordinasi antara Bawaslu dan Polres untuk pengamanan dan pengawasan. Apalagi kondisi topografi dan jaringan komunikasi di Kabupaten Kupang yang cukup sulit seperti didaerah pedalaman dienam kecamatan di Amfoang.

Persoalan legalitas tim/pelaksana kampanye dari masing-masing partai yang belum lengkap juga merupakan satu persoalan lain. Sesuai data yang disampaikan oleh KPU Kabupaten Kupang, baru ada 11 dari 16 partai peserta pemilu yang memasukan tim/pelaksana kampanye ke KPU. Itupun ada yang masih belum sesuai dengan ketentuan PKPU 23/2018.

Persoalan subtantif adalah kaitan dengan money politic, keterlibatan ASN, Kades dan perangkat desa, kampanye terselubung yang dilakukan oleh Caleg petahana dengan alasan kunker atau reses yang cenderung menunggangi program dan anggaran pemerintah. Misalnya dengan ikut menyerahlan bantuan sosial kepada masyarakat yang seharusnya adalah tugas dinas teknis.

Oleh karena itu dengan melihat berbagai persoalan yg terjadi, maka Bawaslu Kabupaten Kupang melakukan rapat evaluasi dan koordinasi dengan pihak KPU Kab. Kupang, Polres Kupang dan semua pimpinan Parpol tingkat Kab. Kupang untuk menyelesaikan persoalan yang ada sehingga sisa waktu di masa kampanye pemilu 2019 ini semua pihak dapat melakukan tugas dan kewajiban dengan benar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ini sebagai bagian dari tugas kami sebagai penyelenggara pemilu dan Polri untuk memberikan pelayanan yang baik kepada semua peserta pemilu agar mereka tidak kehilangan momentum politik guna melakukan komunikasi politik sekaligus pendidikan politik  kepada masyarakat pemilih secara fair.

Terkait persoalan money politik, keterlibatan ASN, Kepala Desa dan aparat desa kami menghimbau agar jangan pernah coba-coba melakukan hal tersebut. Sebab jika ditemukan dan  terbukti maka kami tidak segan-segan untuk menindak tegas pelaku atau mereka yang terlibat. Bagi kami aturan pemilu harus ditegakan kepada siapa saja yang melanggar tanpa kompromi agar kita bisa mengahdirkan demokrasi yang beradab di daerah ini.

Untuk di ketahui, sentra gakumdu Bawaslu Kabupaten Kupang sedang menangani beberapa dugaan pelanggaran pidana pemilu. Hal ini menjadi bukti bahwa kami serius mengawasi pemilu sehingga semua laporan dan temuan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak ragu-ragu melaporkan setiap dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu disetiap tingkatan. Instruksi kami kepada jajaran pengawas dibawah sehingga mereka akan melayani masyarakat yang melapor dengan profesional.(kenzo)

Terima Kasih