Disebut Konstruksi Rumit, Pekerjaan Monumen Pancasila Akan Diadendum Waktu Denda Jadi 90 Hari

Foto,  Gedung Monumen Pancasila yang di bangun di kawasan Bolok (foto doc obor)

Kupang, obor-nusantara.com-Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipastika akan melakukan adendum (perubahan) terhadap tambahan waktu Denda pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Monumen Pancasila Di Kawasan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT). Penambahan denda waktu pelaksanaan ini diberikan selama 40 hari Kalender dari tambahan waktu denda sebelumnya 50 hari.
Denda keterlambatan ini merupakan denda waktu pelaksnaan maksimal sesuai dengan peraturan Presiden (PEPPRES) Nomor 4 Tahun 2015 pasal 93 tentang pemberian kesempatan 50 hari untuk menyelesaikan pekerjaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 yang berlaku.
Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi NTT, Yustinus B. Nopan saat di temui beberapa Waktu lalu di Kupang mengatakan, pekerjaan pembangunan monumen Pancasila terlambat akibat pekerjaan struktur yang cukup rumit dan hujan serta kendala lainnya, sehingga waktu pekerjaan tidak bisa sesuai dengan kontrak.


“kita sudah adendum denda untuk 50 hari pertama sejak akhir desember 2018 dan akan berakhir tanggal 18 februari ini, tetapi sesuai perkembangan fisik lapangan kita pasti adendum denda ke dua untuk tambahan 40 hari sehingga total denda maksimal 90 hari”. Katanya.
Dkatakan, proyek dengan total dana Rp 19 milar lebih itu dikerjakan oleh 3 perusahaan secara Konsorsium dan semua sudah mengerjakan sesuai jadwal pekerjaan, namun ada sejumlah item pekerjaan konstruksi yang cukup sulit dan membutuhkan waktu, maka berpengaruh terhadap struktur lainnya.
“volume pekejaan terbesar ada di pemasangan burung Garuda di puncak ketinggian puluhan meter dan saat pengecoran harus butuh waktu untuk bisa lakukan pemasangan ini yang buat lambat”. Jelas Yuban.


Lebih lanjut Yuban menjelaskan, perpanjangan waktu denda ini juga akan di lengkapi dengan sejumlah alasan seperti, cuaca hujan dari BMKG dan lainnya. “kita kasi tambahan waktu juga ada alasannya, kalau alasan tidak di terima maka ya tidak bisa, sama seperti kebijakan untuk pekerjaan Trotoar dan Gedung Pameran NTT di belakang undana Kupang”. Jelas Yuban.
Terkait sanksi terberat bagi para kontraktor yang mengerjakan 3 proyek tersebut menurut Kabid Cipta Karya Yuban, semua pasti di lakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Hukum Kontrak yang sudah di tanda tangani bersama. (wr/nora).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara