PAW Agus Tanau,  Pengacara Sebut Selain Cacat Prosedural  “Ada Indikasi Pidana Pemalsuan Dokumen Pimpinan BK”

Oelamasi,Obor-nusantara.com
Soal pergantian Antar waktu Anggota  DPRD Kabupaten Kupang Agus Tanau,Selain gugatan perdata terkait cacat prosedural dalam hukum administrasi ,Kuasa Hukum Penggugat menyebut ada unsur pidana yang dilakukan Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kupang  Propinsi  NTT.

Pasalnya,pada tanggal 27 April 2018,Daniel Taimenas ( Tergugat I ) Jabatan ketua Badan Kehormatan Dewan bersurat kepada Ketua DPD II Partai Golkar (Tergugat II) Dengan Nomor Surat : 01/BK/DPRD/2018 Perihal : Hasil Rapat BK DPRD Kabupaten Kupang.

Atas rujukan surat tersebut,Pimpinan Partai Golkar memberhentikan Agus Tanau dari Anggota DPRD.Rekomendasi yang dibuat tergugat I dianggap keputusan sepihak yang melangkahi proses dan regulasi Tata tertib Dewan.

Oleh sebab itu, Kuasa Hukum berpandangan bahwa Tergugat satu dinilai melakukan kejahatan jabatan,menyalahi kewenangan,dan membuat keputusan sepihak tanpa melalui klarifikasi,proses sidang maupun paripurna di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kupang.Ia juga menilai ada indikasi tergugat I membuat dokumen palsu.

Hal ini disampaikan Yustinus Marianus Fua, SH Selaku Kuasa Hukum Penggugat Agus Tanau Di Pengadilan Negeri Oelamasi,Kamis,21/2/2019.

Dia menegaskan,Rekomendasi yang dikeluarkan Oleh Daniel Taimenas (Tergugat I ) sebagai Ketua Badan Kehormatan Dewan Kabupaten Kupang,secara Hukum dinilai ada unsur  pidana penyalahgunaan Jabatan dan terindikasi pemalsuan Dokumen.

“Sesuai pandangan Hukum kami,surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Saudara Daniel Taimenas sebagai ketua BK,Palsu dan tidak sah.karena klien kami tidak pernah dipanggil untuk klarifikasi pada Rapat Badan Kehormatan serta tidak ada pihak yang dirugikan Penggugat “Katanya.

“Kami melihat ada unsur  pidana kejahatan jabatan yang dibuat oleh tergugat Satu. Atas dasar Rekomendasi palsu tersebut,klien kami diajukan untuk PAW dari anggota DPRD oleh Partai Golkar.dan hal itu terbukti dalam Surat PAW dari Pak Gubernur,yang sudah klien kami terima sejak tanggal 15 Februari  kemarin”ucap Yustinus.

Atas dasar Rekomendasi yang cacat prosedural tersebut,Penggugat mengajukan Gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 6/PDT.G/2019/PN OELAMASI.

Dimana,Daniel Taimenas selaku Tergugat I, Yeri Manafe Selaku Ketua DPD II Partai Golkar sebagai Tergugat II ,Emanuel Melkiades Laka Lena selaku Ketua DPD I Partai Golkar sebagai Tergugat III  dan Tergugat Empat, Ketua Umum partai Golkar Airlangga Hatarto.

Keputusan Partai Golkar memberhentikan Agus Tanau dari anggota  DPRD Kabupaten Kupang,Menurut  Yustinus, Tergugat II, III dan IV, tunduk dan terikat hanya untuk kepentingan hukum acara.(kenzo)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara