Asal Patok Tanah Warga, Komunitas Adat AMAN Desak Menteri PUPR Copot Ka BWS NT 2 Kupang

Ende, obor-nusantara.com–Balai Wilayah Sungai (BWS) NTT II yang terkesan memaksakan Kehendak untuk membangun Waduk pada  Lokasi yang di tolak oleh Warga sejak Puluhan Tahun lalu hingga saat ini mulai memaksakan diri untuk membangun Waduk itu dengan mematok tanah milik warga tanpa dikethui oleh para pemilik lahan.
Asal patok tanah warga ini, komunitas adat yang tergabung dalam AMAN nusa bunga ende, Nusa tenggara Timur (NTT) meminta Menteri PUPR segera mengganti Kepala Balai Wikayah Sungai Nusa Tenggara Dua Kupang.
Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga Philipus Kami kepada wartawan sabtu 16/3/2019  mengatakan, saat ini patut menduga bahwa.Konflik sosial yang terjadi pada tiga Komunitas Adat di rendu di mainkan oleh  kepala BWS NTT II dan stafnya.
Dugaan tersebut bukan tanpa Alasan karena memang BWS NTT meskipun Lokasi Pembangunan Waduk Lambo saat ini sesuai yang di rencanakan oleh BWS NTT II ditolak warga tetapi masih saja di paksakan untuk dibangun.
Dikatan, Pembangunan Waduk Lambo memang sedikit aneh di mana pada tahun 2018 di hadapan Menteri PUPR di Jakarta, Perwakilan tiga Komunitas Adat sudah menyatakan tidak menolak pembangunan Waduk tetapi meminta kepada Kementrian PUPR melalui BWS NTT II untuk di bangun Waduk pada Lokasi yang di siapkan Warga bukan pada Lokasi yang di tunjuk BWS NTT II.
Lanjut Philipus Konflik Sosial yang lahir hari ini sesungguhnya menunjukan bahwa Kepala BWS NTT tidak layak menjadi pemimpin,  karena terkesan memaksa membangun  waduk bukan pada Lokasi yang di siapkan warga melainkan di paksakan pada Lokasi yang di merupakan Lokasi bersejarah bagi ke tiga komunitas Adat atau Lokasi yang  di Tolak Warga.
Kementrian PUPR melalui BWS NTT II mestinya berterima kasih kepada Masyarakat yang sudah menawarkan Lokasi pembangunan waduk bukan memaksakan kehendak sendiri.
Kementrian PUPR melalui BWS NTT II mestinya berterima kasih kepada Masyarakat yang sudah menawarkan Lokasi pembangunan waduk bukan memaksakan kehendak sendiri.
Melihat situasi yang terjadi saat ini dirinya mendesak  Mentri PUPR untuk segera mencopot Kepala BWS NTT II untuk menghindari konflik berkepanjangan di tengah Masyarakat.
“Saya minta Menteri PUPR segera mencopot Kepala BWS NTT II  karena tidak mampu menjadi jembatan aspirasi Masyarakat dan juga AMAN Nusa Bunga akan menyurati secara Resmi kepada Mentri PUPR agar di perhatikan” kata Philipus.
Adanya pengukuran tanah secara tiba-tiba oleh Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kabupaten Nagekeo  semakin menguatkan dugaan bahwa ada Pihak- Pihak lain yang sedang melakukan Konspirasi bersama dengan BWS NTT II untuk memulus niat membangun waduk pada Lokasi yang sudah di tolak warga.
Untuk di ketahui Bahwa musyawarah Besar tiga Komunitas  Adat 10/3/2019 secara tegas menyatakan menolak pembangunan waduk di lowo Se.
Sementara kepala BWS NTT II Agus Sosiawan yang di konfirmasi melalui pesan sms dan WA tidak menjawab.(wr/dedi wolo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *