Jembatan Ponu Rusak, Arus Transportasi Atapupu-Oekusi Lumpuh Total “Ka BPJN X Sebut Bukan Tanggungjawab Pusat”

Foto: istimewa (jembatan Ponu yang sudah Putus total)

Kefamenanu, obor-nusantara.com-Arus Transportasi dari dan Negara Timor Leste dari Atapupu melalui Pintu Perbatasan Wini kini lumpuh total setelah Jembatan Ponu mengalami longsor dan memutuskan jalur tersebut.
Jembatan yang menghubungkan Perbatasan Timor Barat, Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste Distrik Oekusi melalui Pintu Perbatasan Wini di Timor Tengah Utara (TTU) telah rusak tergerus air sungai sejak 2 tahun silam namun belum ditangani baik oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Pusat.
Ruas jalan Mota”ain-Atapupu hingga Pintu Masuk diperbatasan Winti Timor Tengah Utara selama ini menjadi jalur Utama masyarakat Indoensia dan Timor Leste untuk masuk keluar ke kedua Negara melalui Pintu Perbatasan Wini dan Mota’ain.
Sebagai jalan alternatif utama, jalur ini telah dibangun oleh Pemerintah Pusat Melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) 8 sebelum dibentuk BPJN X Kupang.
Dari pintu perbatasan Wini di TTU, selama beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah Pusat melalui BPJN X Kupang membangun jalan dua jalur yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan yang cukup megah sepanjang sekitar 10 kilo meter lebih.
Sayangnya jalan yang begitu megah ini tidak difungsikan secara optimal akibat Jembatan utama penghubung di ruas jalan ini putus tergerus air sungai pada bagian ujung jembatan sehingga pada muism hujan saat ini tidak bisa dimanfaatkan.
Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) X Kupang, M. Napitupulu saat dikonfirmasi media ini terkait penanganan Jembatan Ponu di TTU sabtu, 16/03/2019 mengatakan, meski jalan ini menghubungkan dua Negara namun pemerintah Pusat tidak Bisa menanganinya karena ruas jalan ini berstatus jalan Provinsi.
“Itu tetap tanggung jawab “pemilik” jalan. Bukan berarti jalan non nasional yg pernah dibangun APBN “selamanya” jadi tanggung jawb pemerintah pusat. Bisa jalan provinsi, jalan kabupaten didanai pusat sepanjang ada diskresi Menteri yang dikeluarkan setiap tahun”. Kata Napitupulu singkat.
Menurutnya, setelah dibangun oleh Pusat, setiap jalan bukan jalan nasional langsung diserahkan kepada pemilik untuk diperlihara setiap tahun.
“Pengembalian” tidak formal, sama sepeeti waktu “mengambil” tidak formal misalnya dengan BA. Jalan provinsi dikerjakan APBN berdasarkan diskresi Menteri.. setelah selesai tetap jadi milik provinsi”. Ujarnya. (wr/nora)

Terima Kasih