Pertanyakan Status Lahan, Warga Naunu Datangi Diskopnakertrans NTT

Foto: Perwakilan Warga Desa Naunu dan Camplong saat Bertemu Kabid Transmigrasi

Kupang, obor-nusantara.com-Puluhan warga masyarakat dari Desa Naunu dan Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mendatangi Kantor Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Provinsi NTT untuk mempertanyakan status lahan mereka seluas 1.600 meter persegi yang di ambil alih oleh Pemerintah Pusat melalui Kemeterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang kini telah bersetifikat.

Kedatangan puluhan Tokoh masyarakat dari Desa Naunu dan Kelurahan Camplong pada hari lamis,  04/04/2019 ini langsung diterima oleh Kepala Bidang Transmigrasi, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Provinsi NTT Wayan Suburata di ruang kerjanya.

Kepada  Kepala Bidang  Transmigrasi Wayan Suburata warga mengaku, jika lahan mereka yang sebelumnya diberikan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT pada tahun 1996 oleh 8 Ahli waris hanya untuk kepentingan pembangunan kawasan permukiman transmigrasi bukan untuk kepentingan pembangunan sarana TNI.

“orang tua kami sebagai wahli waris menyerahkan tanah itu kepada Dinas Nakertrans tahun 1996 bukan kepada TNI, jadi kalau lahan ini diberikan Pemerintah (Nakertrans) kepada TNI maka harus perlu ditinjau kembali”. Jelas koordiantor warga Phelipus.

Dikatakan, dari dokuman yang diperoleh di Desa Naunu, lahan seluas 1.600 Hektare yang kini bersetifikat Hak Pengelolaan lahan (HPL) nomor 4 tahun 2000 ini terdapat didalamnya Kantor Desa Naunu, permukiman warga dan perkebunan serta lahan penggembalaan.

“selain 558 hektar untuk kepentingan pembangunan sarana TNI, didalam lahan seluas 1.600 meter persegi ini juga ada lahan warga yang sudah bersetifikat sejak tahun 2014 dan 2016, jadi harus di tinjau ulang,”jelas Dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Transmigrasi, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopnakertrans) Provinsi NTT Wayan Suburata menjelaskan, keluhan warga ini akan disampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk secepatnya dilakukan penyelesaian.

“kami segera melaporkan masalah ini ke Pusat karena yang memiliki sertifikat ini adalah Kementerian di Pusat dan harus dipahami bahwa, semua proses ada aturan yang dilewati, meski demikian kami tetap berusaha agar masyarakat tidak dikorbankan”. Kata Wayan.

Dikatakan. Dalam kasus ini, pihaknya juag telah didatangi oleh Pihak TNI untuk meminta kejelasan soal status lahan di Desa Naunu yang kini telah di klaim oleh warga setempat.

“kami juga telah didatangi oleh pihak TNI juga tetapi kami sarnakan agar sebaiknya ke Jakarta karena sertifikat ada di jakarta dan Dinas tidak mengetahuinya”. Ujar Wayan.

Menurutnya, untuk meyelesaikan masalah ini, perlu adanya koordinasi antara pemerintah Kabupaten Kupang dengan Pemerintah Provinsi dan pusat agar bisa menyelesaikan persoalan ini secepatnya.

“kita segera koordonasi  dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam hal ini BPN agar mencari solusi penyelesaian karena ada sertifikat Hak Kepemilikan yang telah diterbitkan kepada warga Naunu.

Usai bertemu dengan pihak Dinas, warga langsung membubarkan diri dan kembali ke Naunu dengan kendaraan angkutan umum.(wr/nora).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara