Tidak Mampu Selesaikan Gedung Dukcapil, Pemkot Kupang Segera PHK Pt. Ditaputri Waranawa

Foto” PPK Gedung Dukcapil Kota Kupang Herold

Kupang, obor-nusantara.com-Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) Akan memberikan tidaan keras Dengan Melalukan Pemutusah Hubungan Kerja (PHK) kepada Kontraktor Pelaksana Pembangunan tahap satu, Gedung Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Kupang, setelah Kontraktor Pt. Ditaputri Waranawa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan gedung tersebut hingga masa akhir perpanjangan waktu denda 90 hari kalender.
“kita sedang mempersiapkan administrasi untuk memberikan tindakan keras kepada kontraktor pelaksana karena sampai dengan batas akhir masa perpanjangan denda 90 hari kalender tidak mampu selesaikan proyek.”kata Pejabata Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan gedung kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Kupang Herold saat ditemui di ruang kerjanya belum Lama ini di Kupang.
Menurutnya, Hingga batas akir kontrak pada tanggal 24 Desember 2018 lalu, fisik proyek ini belum mencapai 100 persen atau minus 82 persen.


“sampai habis kontrak baru sekitar 18 persen sehingga sesuai aturan yang berlaku kita berikan perpanjangan masa denda kepada kontraktor selama 90 hari kalender sesuai PMK no 234 dengan harapan bisa menyelesaikan pekerjaan ini”. Katanya.
Dikatakan, Proyek dengan Nilai Kontrak Rp 3,8 milyar yang bersumber dari dana APBD 2 kota Kupang ini dikerjakan oleh Pt. Ditaputri Waranawa kontraktor asal luar NTT dengan sistem pembayaran Unit Price atau dapat dibayarkan 100 persen ketika semua pekerjaan selesai 100 persen.
“kita cuma berikan dia uang muka 20 persen dari nilai kontrak dan sampai saat ini belum ada penarikan uang (termin) yang diajukan oleh kontraktor jadi tidak ada kerugian negara”. Ujar Sekretaris Dinas PUPR Kota Kupang ini.
Lebih lanjut dikatakan Herold, selama bekerja pada masa perpanjangan waktu 90 hari, kontraktor diberikan denda 1/1000 per hari dari nilai kontrak dan itu wajib dibayarkan kepada Negara jika pekerjaan diselesaikan.
“saat ini fisik sekitar 26 persen jadi kita cairkan uang sisa 6 persen untuk bayar denda, jika tidak cukup maka kontraktor cari uang untuk bayar kekurangan”. Imbuhnya.
Ditambahkan, pada tahap satu ini target pemerintah sesuai dengan alokasi dana yang ada gedung Dukcapil harus selesai lantai satu dari dua lantau untuk digunakan tahun ini, namun kenyataan belum selesai maka rencana pemakaian lantai satu pasti tertunda. (wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *