Warga Naunu Dan Camplong Segera Gugat Kementerian Nakertrans Terkait Sertifikat HPL 1.600 Ha

Foto: Lipus (tengah berbaju garis putih) saat berdialong dengan TNI dilokasi desa Naunu.

Oelamasi, obor-nusantara.com-Sejumlah Tokoh Masyarakat Dari Desa Naunu dan Kelurahan Camplong, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur yang tergabung dalam Beberapa Suku segera menggugat Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Kemenakertrans) terkait kepemilikan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan di Desa Naunu Seluas 1.600 Hektare di kedua wilayah ini.
“kami telah berkomunikasi dengan Pengacara dan sudah siap untuk gugat semua pihak yang ikut bersekongkol untuk memperdayai orang tua kami dahulu untuk dapat tanah gratis 1.600 hektar dari 2000 ha yang diserahkan”. Jelas Ipus salah seorang ahli waris yang akan ikut digugat dalam perkara ini pada senin, 06/05/2019.
Dikatakan, warga tidak berdaya lagi untuk menghadapi Pemerintah dan TNI yang telah menguasai lahan tersebut dengan Sertifikat HPL, terutama TNI yang kini tengah membangun Markas di Lokasi Tersebut dengan mengklaim 558 ha sebagai milik mereka.
“berbagai upaya telah kami tempuh pak, sudah bertemu Gubernur NTT, Disnakertrans NTT, Kabupaten Kupang dan Staf Ahli Gubernur tetapi tidak ada upaya penyelesaian, malah TNI dengan senjata lengkap usir kami dari tanah kami sendiri, inikan sudah penyerobotan kan.. “. Katanya.
Menurutnya, Warga telah bertemu langsung pengacara Alex Frans dan telah bersedia untuk bantu mendampingi warga mencari keadilan Hukum sehingga semua jadi jelas apakah warga yang tidak paham/mengerti hukum atau Pemerintah.
“kita sudah bertemu langsung Pak Alex Frans dan beliau siap bantu kami”. Ujarnya.
Sementara itu, Pengacara kawakan Alex Frans saat dihubungi media ini pada senin, 06/05/2019 mengaku jika dirinya telah mendapat mandat dari warga desa Naunu untuk menangani masalah tersebut.
“benar saya sudah dapat mandat dari warga dan materi gugatan sementara saya siapkan untuk didaftar ke Pengadilan”. Uajar Alex Frans.
Dikatakan, Jika materi gugatan telah rampung maka, segera membawa kasus ini ke Meja Hijau untuk diproses Hukum.
“satu atau dua hari lagi sudah siap kok.. Tunggu saja, semua saya sudah pelajari mulai dari proses penyerahan hingga penerbitan sertifikat banyak yang akan terlibat dalam kasus ini”. Paparnya.
Sebelumnya diberitakan, Alex Frans menyebutkann, Sertifikat HPL Yang Dikuasai Depnakertrans Hanya Berlaku 6 Tahun Sekarang Harus Dikembalikan.
Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku seharusnya sertifikat HPL hanya berlaku 6 tahun itu wajib dikembalikan kepada pemilik. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahin 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Huruf E Hak Pengelolaan pasal 28 menyebutkan, hak pengelolaan adalah hak atas Tanah Negara seperti yang diamaksudkan dalam peraturan Menteri Agraria Nomor 9 tahun 1965 yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk poin a, b, dan C. Yang menyebutkan bahwa, menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan Hak Pakai/pengelolaan yang berjangka waktu 6 tahun. (wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *