Rabu ini PN Oelamasi Mulai Menyidangkan Kasus Sengketa Lahan di Desa Naunu

Foto: surat panggilan dari PN Oelamasi untuk para Tergugat

Oelamasi, obor-nusantara.com-Pengadilan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai rabu, 22 Mei 2019 menyidangkan Perkara Sengketa lahan antara warga Desa Naunu dan Kelurahan Camplong dua sebagai Penggugat melawan DepartemenTenaga Kerja Dan Transmingrasi serta para pihak lainnya Termasuk TNI sebagai Tergugat.
Kasus Kepemilikan lahan dengan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) seluas 1.600 hektare oleh Departemen Tenaga Kerja DanTransmigrasi (Depnakertrans) yang telah menyerahkan sedikitnya 558 hektare kepada TNI untuk pembangunan sarana TNI di lokasi tersebut kini memasuki babak baru.
Kasus sengketa lahan ini kini telah dilaporkan oleh warga Desa Naunu ke Pengadilan Negeri Oelamasi melalui Kuasa Hukum Alex Frans SH.
“Sesuai dengan surat panggilan dari Pengadilan Ke para tergugat satu sampai 15 Pengadilan akan menyidangkan kasus ini pada rabu, 22/05/2019.” ujar Alex Frans saat dihubungi media ini pada sabtu, 18/05/2019.

Menurutnya sidang perdana dalam kasus perdata, para pihak (Penggugat dan tergugat) selalu diberikan kesempatan maksimal 40 hari untuk negosisai damai.
“biasa sidang perdana itu majelis hakim memberikan waktu maksimal 40 hari untuk damai, proses damai itu bisa dilakukan oleh hakim sebagai perantara atau damai diluar “. Katanya.
Dikatakan, sebagai kasus Perdata maka para Tergugat sebaiknya hadir pada sidang awal sehingga tidak menyulitkan proses hukum selanjutnya.
“ya kita berharap semua tergugat hadir disidang awal sehingga ada komunikasi dengan Penggugat, karena proses damai tidak disepakati dalam masa mediasi tentu akan masuk pada sidang perkara Pokok”. Ujarnya
Sebelumnya diberitakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ALF LAW OFFiCE atau Alex Frans Team Sebagai Kuasa Hukum dari 5 orang Tokoh masyarakat dari Desa Naunu dan Kelurahan Camplong dua, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Hari ini Rabu, 08/05/2019 Resmi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Oelamasi.
LBH ALF LAW OFFiCE atau Alex Frans Team Sebagai Kuasa Hukum dari ke 5 warga ini hendak mengajukan gugatan kepada sedikitnya 9 orang warga Desa Naunu yang menyerahkan tanah seluas 2000 hektare Kepada Depnakertrans yang diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sarana transmigrasi di lokasi tersebut.
Selain ke 9 warga ini Penggugat juga mengajukan gugatan kepada 6 Lembaga Pemerintahan yakni Pemerintah Kabupaten Kupang, Gubernur NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).(wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *