PIAR NTT Minta BPK Lakukan Audit Investigasi Terhadap Proses Tender di BWS-NT2

Kupang, obor-nusantara.com-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta melakukan Audit Investigasi terhadap Proses Tender Sejumlah Proyek Fisik yang dikelola oleh Balai Wilyah Sungai Nusa Tenggara 2 (BWS-NT2) Kupang dengan Sumber Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) khususnya untuk pekerjaan Rehabilitasi Bendung Haliwen dan Bendung Haigret di Kabupaten Belu, NTT tahun anggaran 2019.
Audit Investigasi tersebut dilakukan guna memastikan benar tidak adanya Dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk intervensi Pihak Lain dalam proses tender Kedua proyek ini.
Ketua Bidang Hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PIAR NTT Paul Sinlaloe kepada media ini pada senin, 03/06/2019 mengatakan, Tindakakan Korupsi itu bukan delik aduan. Karenanya, jika ada keganjilan dalam proses tender yang berindikasi korupsi, maka harus diproses hukum.
“sebagaimana yang terjadi pada proses tender Proyek Rehabilitasi Bendung Haliwen dan Haigret di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) oleh Pokja/panitia tender maka, idelanya pihak BPK melakukan Audit investigasi”. Jelas Calon Pengacara ini.
Dikatakan, audit bisa dilakukan bisa atas permintaan jaksa dan tidak, karena itu aparat kejaksaan selaku penyidik harus segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.


“Dalam proses penyelidikAN, Pihak Kejaksaan dapat meminta BPK RI untuk melakukan audit investigasi”. Katanya
Menurutnya Pelaksanaan audit investigasi oleh pihak BPK RI ini diatur dalam Keputusan BPK No. 17/K/I-XIII.2/12/2008 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara/daerah.
“Ruang lingkup dan analisis dalam audit investigatif harus diarahkan pada kemungkinan adanya pelanggaran pada peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan atau kebijakan yang telah digariskan.” Jelas Aktivis ini.
Lebih jauh Paul menjelaskan, Audit invetigasi ini bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti yang mendukung pembuktian terkait dugaan korupsi dimaksud.
“kalau sudah ada audit khusus untuk proses tender kan nanti pada saat Audit tahunan tidak susah lagi, sehingga jika memang ada indikasi KKN sudah bisa terungkap sebelum ada kerugian Negara yang lebih banyak”. Papar Paul.
Sebelumnya, Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT ini menyebutkan, para Kontraktor/rekanan yang kalah dalam tender Proyek Rehabilitasi Bendung Haliwen sebaiknya membuat pengaduan ke Balai dan Aparat Penegak Hukum jika merasa dirugikan oleh panitia/Pokja.
“saya sarankan sebaiknya mereka (kontraktor red) melakukan upaya hukum dengan membuat pengaduan ke Balai jika merasa dirugikan dengan hasil tender itu. Pengaduan selain ke Balai bisa juga ke aparat penegak hukum sehingga mendapat penjelasan soal apa yang mereka persoalkan”.Jelas Djami Rebo.
Menurutnya, keputusan panitia dengan memenangkan rengkin 9 pasti dilandasi dengan apa yang menjadi hasil temuan mereka pada dokumen yang diserahkan Peserta lelang dalam hal ini Kontraktor. “proses tender itu ada mekanismenya mukai dari Ferivikasi dokumen sampai pada klarifikasi dan pembuktian dokumen. Pada tahapan ini semua diatur oleh panitia/Pokja jika mereka perlu meminta klarifikasi ke kontraktor soal dokumen maka mereka minta jika tidak maka bisa dilanjutkan ke tahapan berikut”.ujarnya.
Untuk itu apa yang menjadi keberatan dari kontraktor peserta tender ini sebaiknya dibawah ke ranah hukum atau meminta klarifikasi Balai.
“jika nanti hasil pengaduan itu berdampak hukum dan ternyata ada temuan Pelanggaran maka bisa hasil pengumuman yang sudah ditanda tangani oleh rekanan bisa dibatalkan”papar Djami Rebo.(wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *