Kemenakertrans dan TNI Tidak Hadir, Hakim Tunda Sidang Kasus Tanah Warga Naunu  dan Camplong

Oelamasi, obor-nusantara.com-Pengadilan Negerei Oelamasi, Kabuapten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) hari ini, Rabu, 12/06/2019 menggelar sidang Perdana Kasus Gugatan Warga Desa Naunu dan Camplong dua, melawan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta 14 Tergugat lainnya termasuk TNI AD.
Sidang perdana dengan agenda menghadirkan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat di Pengadilan ini terpaksa harus ditunda hingga tanggal 10 Juli 2019 mendatang setelah hanya 12 dari 15 tergugat termasuk Tergugat utama yakni Kemenakertrans dan TNI AD (Brigif 21 Komodo) tidak hadir di Pengadilan.
Kerena para tergugat utama yakni Kemenakertrans selaku pemegang sertifikat dan TNI AD Yakni Brigif 21 Komodo sebagai Pihak yang menguasai lahan tidak hadir maka, Hakim Ketua Decky AS Nitbani yang juga sebagai Ketua PN oelamaai langsung menunda sidang dan kembali dilanjutkan pada tanggal 10 juli 2019 mendatang.


Kuasa Hukum Warga Naunun selaku Penggugat ALF LAW Office Alex Frans yang ditemui di Kantor PN Oelamasi pada rabu, 12/06/2019 mengatakan, harusnya semua pihak menghargai surat panggilan Pengadilan kepada penggugat maupun tergugat untuk hadir dalam sidang perdana ini.
“sebagai warga Negara yang baik mau itu pejabat siapa saja harusnya tunduk dan patuh kepada Hukum dan hadir pada sidang perdana ini sehingga bisa dilanjutkan ke tahapan berikut”. Katanya.
Menurut Pengacara Senior ini, sesuai dengan penjelasan Majelis Hakim bahwa, salah satu Tergugat yakni Brigif 21 Komodo Kupang tidak menerima surat panggilan Pengadilan dengan alasan salah alamat.
“masa Brigif 21 Komodo yang menempati lahan itu kok bilang salah alamat..? Kan dia Brigif 21 Komodo di bawah Kodam IX Udayana kok salah alamat”. Ujarnya.
Karena disebut salah alamat, maka Hakim Pengadilan meminta memperbaiki alamat Tergugat untuk disampaikan kepada Pengadilan agar ditindaklanjuti dengan surat Panggilan sidang.
“sudah saya telusuri dan melalui surat segera saya sampaikan ke Pengadilan soal salah alamat tersebut”. Sebut Alex. Sebelumnya, diberitakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ALF LAW OFFiCE atau Alex Frans Team Sebagai Kuasa Hukum dari 5 orang Tokoh masyarakat dari Desa Naunu dan Kelurahan Camplong dua, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Hari ini Rabu, 08/05/2019 Resmi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Oelamasi.
LBH ALF LAW OFFiCE atau Alex Frans Team Sebagai Kuasa Hukum dari ke 5 warga ini hendak mengajukan gugatan kepada sedikitnya 9 orang warga Desa Naunu yang menyerahkan tanah seluas 2000 hektare Kepada Depnakertrans yang diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sarana transmigrasi di lokasi tersebut.
Selain ke 9 warga ini Penggugat juga mengajukan gugatan kepada 6 Lembaga Pemerintahan yakni Pemerintah Kabupaten Kupang, Gubernur NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).(wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *