PIAR NTT Siap Bawa Kasus Dugaan Korupsi di NTT Ke KPK

Kupang, obor-nusantara.com-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PIAR NTT segera membawa sejumlah Kasus dugaan korupsi yang hingga kini belum selesai dituntaskan oelh Aparat Penegak Hukum di Nusa Tenggara Timur Ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diproses Hukum lebih lanjut.
Lembaga Swadaya Masyaarkat (LSM) yang bergerak dibidang advokasi ini Siap membawa kasus-kasus Korupsi yang belum terselesaikan oleh Penyidik (jaksa dan Polisi) di NTT ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena penanganannya tidak tuntas hingga kini.
“Kita saat ini sedang mengumpulkan data terkait sejumlah kasus dugaan Korupsi yang sementara di tangani dan sedang dalam proses penyelidikan dan yang belum tertangani aparat Hukum untuk bawa ke KPK. Kasus-Kasus dugaan korupsi itu diantaranya, Dana Bansos NTT, Monumen Pancasila, Rentetan Pekerjaan lokasi Pameran NTT Fair, Pembangunan Jaringan Irigasi Rakmano dan proyek Pembangunan lainnya”. Jelas Direktris PIAR NTT, Sarah Lery Mboeik di Kupang pada jumat, 28/06/2019.
Menurutnya, masih banyak kasus dugaan Korupsi yang belum tuntas dikerjakan oleh aparat penegak hukum di NTT baik itu dari Kejaksaan maupun Kepolisian.
“masih banyak kasus dugaan korupsi yang belum diungkap oleh penyidik, padahal secara kasatmata jelas terjadi pelanggaran baik sebelum maupun sesudah proyek itu dikerjakan oleh Pemerintah dan Kontraktor”.katanya.
Dijelaskan, kasus dugaan korupsi pembangunan Monumen Pancasila oleh Pemerintah Provinsi NTT misalnya belum terungkap oleh jaksa, sementara pekerjaannya dilakukan satu peket bersama Proyek NTT Fair.
“kita bisa liat saat ini yang terjadi dua proyek itu dikerjakan bersama dengan kondisi yang sama tidak tuntas tetapi belum diungkap juga para pelaku”. Ujar mantan Anggota DPD RI ini.
Selain itu menurut Lery sapaan akrab dari Aktivis Perempuan NTT ini bahwa, PIAR Juga segera melaporkan kasus Dugaan Korupsi di sejumlh UPTD milik pemerintah Pusat di Daerah seperti di Balai Jalan dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kupang Ke KPK, karena ada indikasi KKN pada pengelolaan Proyek yang bersumber dari dana APBN selama ini.
“kita sudah ada data/informasi awal sebagai petunjuk untuk melaporkan Mereka ke KPK,”. Ungkap Sarah.
Dari hasil informasi yang dihimpun PIAR, ada juga indikasi Korupsi yang terstruktur pada proses penetapan Pemenang lelang proyek di Balai yang diperoleh pihaknya.
“ada juga informasi/data kita sudah pegang tentang penetapan pemenang lelang proyek yang diatur secara baik di Balai dan ini semua kita akan bawa ke KPK”.tutup Lery Mboeik.(wr/nora).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara