Tidak Ada Kuasa dari TNI dan Kemenkeu Selaku Tergugat, PN Oelamasi Tunda Sidang Kasus Naunu

Oelamasi, obor-nusantara.com-Sejumlah Utusan atas nama Tergugat dalam Kasus sengketa Lahan seluas 2000 hektar milik Departemen Tenaga Kerja Dan Transmograsi yang tengah digugat oleh masyarakat Desa Naunu. Dan Kelurahan Camplong satu, Kecamatan Fatuleu yang tengah disidangkan di Pengadilan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak memiliki kuasa yang sah sebagai utusan/Kuasa dari para tergugat sehingga sidang terpaksa kembali ditunda oleh Majelis Hakim.
Penundaan ini merupakan kali kedua dengan alasan yang sama oleh para tergugat ke Majelis hakim dan sidang baru bisa kembali digelar pada tanggal 21 juli 2019 mendatang.
Pada sidang Kedua dengan agenda pemeriksaan dokumen Perwakilan (kuasa) dari para Tergugat ternyata Utusan/Kuasa dari TNI dan Kementerian keuangan selaku tergugat dalam kasus itu tidak mampu menunjukan bukti sah sebagai perwakilan atau kuasa untuk mewakili para tergugat dalam Sidang tersebut.
“Kerena para tergugat utama yakni Kemenakertrans selaku pemegang sertifikat dan TNI AD Yakni Brigif 21 Komodo sebagai Pihak yang menguasai lahan tidk mampu tunjukan surat kuasa maka, Hakim Ketua Decky AS Nitbani yang juga sebagai Ketua PN oelamasi langsung menunda sidang dan baru bisa kembali dilanjutkan pada tanggal 21 juli 2019 nanti”. Kata Kuasa Hukum Warga Naunun selaku Penggugat ALF LAW Office Alex Frans yang ditemui di Kantor PN Oelamasi pada Rabu, 10/07/2019.
Dikatakan, bukti surat kuasa sebagai perwakilan dari tergugat itu sangat penting sebagai legalitas hukum untuk bisa dimulainya sidang itu.
“kalau tidak ada surat bukti sebagai orang yang mewakili para tergugat maka sidang tidak bisa dimulai”. Ujarnya
Sebelumnya, diberitakan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ALF LAW OFFiCE atau Alex Frans Team Sebagai Kuasa Hukum dari 5 orang Tokoh masyarakat dari Desa Naunu dan Kelurahan Camplong dua, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur Hari Rabu, 08/05/2019 Resmi mendaftarkan gugatan di Pengadilan Negeri Oelamasi.
LBH ALF LAW OFFiCE atau Alex Frans Team Sebagai Kuasa Hukum dari ke 5 warga ini hendak mengajukan gugatan kepada sedikitnya 9 orang warga Desa Naunu yang menyerahkan tanah seluas 2000 hektare Kepada Depnakertrans yang diperuntukan sebagai lokasi pembangunan sarana transmigrasi di lokasi tersebut.
Selain ke 9 warga ini Penggugat juga mengajukan gugatan kepada 6 Lembaga Pemerintahan yakni Pemerintah Kabupaten Kupang, Gubernur NTT, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).(wr/nora).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *