Terkait BSPS Tahun 2019 Di Kabupaten Kupang, Kades diminta Jangan Tutup Mata

Oelamasi,Obor-nusantara.com-
Terkait pemberitaan media,soal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tahun ini di Kabupaten Kupang,Kepala Dinas Perumahan Carles Banamtuan klarifikasi ketika dinilai tebang pilih.

“Saya klarifikasi begini, memang program BSPS untuk masyarakat yang bisa swadaya.sedangkan untuk warga yang benar-benar miskin bukan menunya BSPS.karena sebagian material lokal yang disiapkan penerima”Jelas Banamtuan diruang kerjanya,Senin,22/7/2019.

Jenis Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Jelas Banamtuan memang diisyaratkan untuk diberikan kepada masyarakat yang mampu swadaya.Karena Total anggaran yang dibantu hanya RP.17.500.000.

“Hal ini bukan kita tebang pilih atau tidak peduli dengan saudara kita yang janda atau duda. Tapi memang juknis dari pusat sudah seperti itu,untuk masyarakat yang berpenghasilan tapi masih rendah”Ungkap Banamtuan.

Namun,tidak menutup kemungkinan untuk para janda dan duda yang notabene tidak mampu swadaya.Hal ini bisa saja apabila Kepala Desa setempat mengalokasikan anggaran Desa untuk menanggung sebagian dana swadaya bagi warga Desa.

“Memang untuk BSPS syaratnya masyarakat harus swadaya.karena program bantuan ini sifatnya stimulan untuk warga berpenghasilan rendah.Tetapi persoalan ini bisa disiasati jika Pemerintah Desa anggarkan Dana Desa untuk swadaya bagi warga yang tidak mampu.Seharusnya seperti itu kalau ada sinergis program Desa dengan bantuan Kabupaten”Ujar Banamtuan.

Oleh karena itu, Kadis Perumahan meminta kepala Desa yang warganya mendapat bantuan ini, diminta jangan tutup mata ketika warganya tidak mampu swadaya.

Ketika ditanya soal yang mengusulkan calon penerima, Banamtuan menerangkan bahwa untuk BSPS nama penerima memang benar diusulkan oleh kepala Desa.

Sebab menurutnya Kades sebagai pemimpin di Desa sangat tau,mana warga yang berhak menerima.Sedangkan Pihak Dinas hanya verifikasi sesuai usulan yang disampaikan.

Untuk program Kabupaten Kupang sendiri, Terkait janda dan duda serta sebagian warga yang benar-benar tidak mampu,Ia mengatakan sebenarnya tahun ini Pemerintah kabupaten Kupang sudah siapkan seratus unit bantuan rumah, dengan total dana Rp.30 Juta.

Namun tidak dapat dialokasikan tahun ini mengingat dirasionalisasi oleh TPAD untuk menutup defisit yang terjadi di Kabupaten Kupang.

“Dari Dinas sudah usulkan 100 unit rumah untuk bangunan baru bagi masyarakat yang tidak mampu.kita sudah bahas di DPRD, tapi kemudian dicoret oleh TAPD untuk tutup defisit”ucapnya.

Yang disesalkan Banamtuan,Program kegiatan yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan,malah dirasionalisasi.(kenzo)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara