Legalkan Bahan Baku Sophia, Gubernur NTT Terbitkan Pergub No 44 Tahun 2019

Kupang, obor-nusantara.com-Guna meberikan kepastian Hukum bagi masyarakat dalam proses memproduksi minuman tradisonal beralkohol, Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang,
PEMURNIAN DAN TATA KELOLA MINUMAN TRADISIONAL BERALKOHOL KHAS NUSA TENGGARA TIMUR.
Peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Benediktus Polo Maing dan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat itu ditetapkan pada tanggal 12 April 2019.
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman
dalam melaksanakan pembinaan, pemurnian, pengendalian dan pengawasan terhadap proses produksi minuman tradisional beralkohol baik yang belum dimurnikan maupun yang sudah dimurnikan.
Pergub dengan Sebelas Bab dan 17 pasal itu secara rinci mengatur berbagai macam mulai dari proses penyulingan di tingkat masyarakat distribusi, penjualan hingga sanksi baik bagi penyuling maupun bagi penjual.


Pada Pasal 3 Misalnya, menguraikan tentang Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
a. menjamin produksi dan /atau penyulingan minuman tradisional
beralkohol yang belum dimurnikan untuk dijadikan bahan baku bagi
minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan atau berstandar
nasional;
b. melarang peredaran dan atau penjualan minuman tradisional beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional untuk langsung dikonsumsi;
c. mewujudkan sistem proses produksi, peredaran dan penjualan minuman
tradisional beralkohol yang telah dimumikan atau telah dilakukan standarisasi nasional: dan d. mewujudkan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan Minuman Tradisional Beralkohol yang belum dimurnikan atau belum dilakukan standarisasi nasional.


Sementara pada BAB VIII LARANGAN
Pasal 15 (1) Setiap Orang dan/atau Produsen dilarang menyuling minuman tradisional beralkohol tanpa ijin. (21 Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) termasuk memproduksi minuman tradisional beralkohol dengan kadar ethanol di atas 55 %. (3) Penjual langsung atau pengecer minuman tradisional beralkohol yang dimurnikan dilarang menjual minuman tradisional beralkohol pada tempat dan subyek yang tidak memenuhi syarat.
(4) Penjual langsung dan pengecer dilarang mengiklankan minuman
tradisional beralkohol yang dimurnikan kepada masyarakat, kecuali yang
telah memiliki label tanda edar. (5) Seseorang dilarang mengkonsumsi minuman tradisional beralkohol sampai mabuk dan/atau menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum yang mengakibatkan kerugian harta benda, badan dan/atau nyawa bagi orang lain.
Sedsngkan padsa BAB IX Mengatur tentang SANKSI ADMINISTRASI bagi semua baik masyarakat maupun pihak. Lain yang ikut didalam produksi miras ini.
Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat saat bertemu dengan Ketua Komisi A DPRD Maluku pada Selasa 30/07/2019 lalu mengatakan, dengan adanya Pergub ini tidak ada lagi penangkapan terhadap para penjual Arak tradisional seperti, moke, sopi dan jenis lainnya.
“tidak ada lagi yang tangkap-tangkap itu, semua kita atur dengan baik sehingga masyarakat bisa aman menjual miniman tradisonal ini.” kata Gubernur.
Menurut Gubernur, dalam Pergub ini juga di atur soal banyaknya produksi penyulingan ditingkat masyarakat yang mencapai 1000 liter per hari.
“untuk bahan baku Sophia ini kita butuh banyak supaya teratur kita buat pergub dan untuk penyulingan nanti masyarakat akan dibantu mesin penyuling yang baik jadi semua harus bermutu”.ujar Gubrrnur. (wr/nora)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara