Baru Sebulan Penerapan Pergub Bebas Denda, 886 Ranmor di Kabupaten Kupang Lunas Tunggakan Pajak

Oelamasi,Obor-nusantara.com-
Sejak diberlakukan peraturan Gubernur NTT nomor 63 Tahun 2019 pada 1 Agustus  2019,UPT.Pendapatan Daerah wilayah Kabupaten Kupang gencar melakukan penagihan sekaligus pelayanan  langsung pajak kendaraan bermotor hampir diseluruh wilayah Kabupaten Kupang.

Selama bulan Agustus,UPT Pendapatan Wilayah Kabupaten Kupang membuka 18 pos pelayanan. Diantaranya 5 wilayah Amfoang, 2 wilayah kecamatan Amarasi, Kupang Barat, Taebenu dan kupang tengah. Dari beberapa titik pelayanan  terjangkau 442 unit kendaraan baik roda dua maupun roda empat.

Sedangkan total tunggakan kendaraan bermotor yang lunas secara keseluruhan sejak pemberlakuan keringanan denda sebanyak 886 unit.

Kepala UPT Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Kupang Friets D.Bua Mone, S,Si didampingi oleh Kasie Penetapan Adrianus Saekoko, SH,Rabu,4/9/2019 mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kupang khusunya para camat, Kepala Desa, Lurah, Para Tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Dukungan dan kerja sama yang baik dari semua pihak,disebut Bua Mone berdampak pada penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang cukup signifikan.Sehingga sampai 2 September, Penerimaan telah mencapai 69,97.

“Kiranya kerja sama dan dukungan tetap berlanjut untuk waktu yang akan datang.Karena dengan adanya peningkatan penerimaan PKB akan berdampak pada alokasi dana bagi hasil bagi pemerintah kabupaten kupang untuk kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah ini”Ujarnya.

Ditambahkannya,Hasil pelayanan di 18 titik pelayanan,ada 442 unit baik kendaraan roda dua maupun roda empat termasuk bea balik nama kendaraan  plat luar daerah. Sedangkan total tunggakan terlintas baik dari hasil pelayanan di lapangan maupun yang ada di Kantor Samsat Babau sebanyak 886 unit kendaraan yang tunggak pajak.

Untuk diketahui,Pelayanan ini merujuk pada Peraturan Gubernur NTT Nomor 63 tahun 2019,tentang pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama (BBN) Kendaraan Bermotor (KB) penyerahan kedua dan seterusnya untuk kendaraan plat luar NTT.

Juga tentang pengalihan status angkutan umum dari perseorangan ke badan Hukum, PT, BUMN atau Koperasi.Pelayanan pajak bebas denda ini berlaku Mulai 1 Agustus 2019 hingga 31 Oktober 2019.(kenzo)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara