Melki Laka Lena Angkat Bicara Soal Pencegahan Politisasi Penegakan Hukum

Kupang,Obor-nusantara.com
Ketua DPD Partai Golkar Propinsi NTT, Melki Laka Lena menyebutkan, untuk mencegah adanya politisasi penegakan hukum diperlukan sinergisitas bersama semua pihak.Sebab Politik dan hukum selalu bertalian dan berhubungan erat yang sukar dipisahkan.

“Semangat pemberantasan korupsi yang melahirkan KPK, sejatinya tidak melumpuhkan penegak hukum lain tanpa terus saling menyerang antar lembaga negara”Ujar Melki.

Ia menuturkan Perjalanan 17 tahun pemberantasan korupsi yang dipimpin oleh KPK, saat ini tengah dibahas untuk dievaluasi DPR RI melalui revisi UU KPK. Bahkan Presiden Jokowi  telah memberikan persetujuan dengan menugaskan Menkumham dan Menpan untuk membahas hal tersebut bersama DPR RI.

Kepada Obor-nusantara.com, kamis,12/9/2019 Melki menyampaikan pemerintah melalui pansel telah memutuskan 10 anak bangsa terbaik untuk dipilih DPR RI menjadi 5 komisioner KPK.Saat ini pula, proses uji kelayakan di pansel pada DPR RI sepertinya menimbulkan pro kontra dari berbagai kalangan.

Namun bagi pihak yang kepentingannya tidak tercapai,reputasi tim pansel yang kredibel dengan berbagai latar belakang tetap saja jadi persoalan.Pro kontra yang terjadi semacam ini,dikhawatirkan terjadi juga pada tubuh KPK.

Salah satu contoh Perdebatan pendapat yang terjadi,yakni terkait sanksi bagi petinggi Polri antara mantan orang KPK yang saat ini lolos 10 besar,Firli dan 2 wakil ketua KPK Saut Situmorang serta Alexander Marwata. Interen KPK paling tidak diwakili oleh Saut,ingin Firli tidak lolos seleksi di DPR RI.Sedangkan Alex yang adalah  kompetitor komisioner KPK justru berbeda pendapat.

Gonjang ganjing perdebatan soal Firli disebutnya menjadi contoh nyata dan terang,bahwa urgensi KPK perlu dibenahi kembali sebagai motor penggerak pemberantasan korupsi yang solid dan efektif.

Ia menambahkan, KPK juga seperti kebetulan memanggil petinggi parpol dan jaringannya misalnya dari PAN, Golkar dan PKB untuk diperiksa dalam kasus korupsi, yang selalu disertai dengan cerita menarik. Petinggi parpol dan jaringannya dari berbagai parpol dipanggil,disaat bersamaan dengan revisi RUU KPK dan pemilihan komisioner KPK.

Sehingga Hal ini sangat mudah dibaca sebagai bagian dari upaya penggunaan kewenangan KPK untuk mempengaruhi,baik secara langsung maupun tidak langsung dalam dua agenda yang sedang berjalan di senayan.

Bahkan para Pengamat dan kebanyakan rakyat,dengan mudah memberi penilaian semacam ini sehingga semakin menguatkan stigma bahwa KPK sedang melakukan politisasi penegakan hukum.

“KPK sebagai bagian dari sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia harus menyatu dan tidak terpisah dengan institusi hukum atau lembaga negara lainnya. Revisi UU KPK dan pemilihan komisoner KPK yang melibatkan pemerintah, DPR RI dan masyarakat sipil melalui tim pansel mestinya membuat semua komponen bangsa tanpa kecuali bersama sama melalui proses ini secara dewasa dan tenang”Terangnya.

Melki yang merupakan Anggota DPR RI Terpilih dari Partai Golkar periode 2019-2024 Dapil NTT Berharap semua pihak bisa jalankan tugasnya dengan baik,tidak saling sandera, duduk bersama musyawarah mufakat guna mencari solusi terbaik tanpa harus saling menyerang dan berprasangka.

Karena jika masing masing pihak unjuk kekuatan,malah yang dikorbankan adalah masa depan dan nasib rakyat Indonesia dalam hal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.

Oleh sebab itu, Pembahasan revisi RUU KPK dan pemilihan komisioner KPK dalam waktu yang tersisa,harus berjalan terbuka dan akuntabel oleh DPR RI dan pemerintah.Masukan sekritis apapun dari masyarakat sipil termasuk KPK wajib didengar untuk diakomodasi oleh DPR RI dan pemerintah.

Ia juga mengatakan KPK tidak perlu berprasangka negatif terhadap masyarakat sipil dengan membiarkan DPR RI dan pemerintah berjalan sendiri memutuskan keputusan terkait dua isu penting pemberantasan korupsi.

Sehingga untuk mencegah lahirnya UU KPK oleh DPR RI dan pemerintah yang memberi ruang politisasi penegakan hukum,KPK seharusnya memberi ruang kepada masyarakat sipil untuk aktif terlibat mengawal proses pembahasan di parlemen.

Saat yang sama juga, KPK tetap jalankan tugas penegakan hukum secara apa adanya,dengan tidak terkesan lakukan politisasi hukum tatkala memanggil petinggi parpol dan jaringannya pada saat ini dalam rangka mempengaruhi langsung atau tidak langsung proses di senayan.

Disamping itu,Debat publik terbuka dan rasional berbagai pihak terkait isu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lebih efektif bagi publik daripada saling sandera dan unjuk kuasa kewenangan.Mengingat Penegakan hukum yang terkesan sekedar sebagai upaya politisasi,hanya melahirkan respon serupa dari berbagai lini.

“Sejatinya, pemberantasan korupsi harus menjadi spirit dan praktek di semua lini baik aparat hukum KPK, Polri, Jaksa, Hakim dan Pengacara,termasuk pemerintah serta legislatif di semua tingkatan,pihak swasta maupun masyarakat sipil”Tukas Orang nomor satu Partai Golkar NTT.

Dengan demikian Melki meminta Semua pihak harus segera duduk bersama,bersinergi satu sama lain dengan kepala dingin.Sehingga proses politik di DPR RI dan proses hukum di KPK,dalam hubungan kerjasama dengan institusi hukum serta lembaga negara lainnya bisa berjalan sesuai rel.Sinergisitas semua pihak dilakukan demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.(kenzo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *