Buka diri Dengan Media, PN Oelamasi Siap Dikritik Demi Transparansi Informasi Publik

Oelamasi,Obor-nusantara.com
Jajaran Pengadilan Negeri (PN) Klas II Oelamasi, Kabupaten Kupang tidak memposisikan diri begitu eksklusif dalam melaksanakan tugas.

Jajaran PN Oelamasi siap mengaku siap membuka diri dengan kalangan media karena sebagai pengawas dan pengontrol kinerja setiap aktifitas agar bisa memperbaiki kearah yang lebih baik.

Penegasan ini disampaikan Ketua PN Oelamasi,  Decky AS Nitbani,S.H, MH, dalam acara coffee morning bersama kalangan media di pelataran PN Oelamasi, Kabupaten Kupang, Kamis (17/10/2019). Turut mendampingi Wakil Ketua, I Made A Nugraha, S.H, MH, Panitra, M Yunus, S.H,  Sekertaris Pengadilan Negeri Oelamasi, Marthen Dima juga sejumlah hakim dan staf PN Oelamasi.

Dalam suasana penuh keakraban, Decky mengungkapkan, selama ini terobosan demi terobosan terus dilakukan jajarannya. Upaya yang tengah berproses saat ini yakni soal pelayanan publik
demi mensukseskan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Diakuinya, image selama ini di lingkup pengadilan identitak dengan HAKIM (hubungi aku kalau ingin menang) dan UUD (Ujung-ujung Duit). Kalau praktek seperti ini pada masa-masa lalu selalu ada oknum seperti itu tetapi untuk saat ini tidak ada lagi.

“Kita mau merubah pola pikir orang bahwa HAKIM dan UUD itu tidak ada di PN Oelamasi. Kita menciptakan suasana transparansi karena mewujudkan  WBK dan WBBM. Maka harus merubah pola pikir. Mengingat Mahkamah Agung (MA) memantau langsung peradilan yang bergerak. Proses ketemu hakim maka harus melalui  staf di ruangan pelayanan terpadu satu pintu,” jelas mantan Hakim di PN Kefamenanu ini.

Dirinya mengakui pihaknya membangun zona integritas sudah dimulai sejak tahun 2016. Seluruh aparatur Pengadilan Negeri Oelamasi, berkomitmen mensukseskan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Apalagi saat ini tengah dilakukan penilaian oleh tim khusus dari KemenPAN untuk memastikan apakah pengadilan ini meraih zona integritas tingkat nasional atau tidak.

“Kita sudah presentasikan apa yang kami kerjakan dihadapan di tim KemenPAN setelah beberapa tahun terakhir kami meraih akreditasi A ekselen. Tim penilai  zona integritas 2019 ini melibatkan KemenPAN dan BPS Pusat,” tambahnya.

Sekertaris Pengadilan Negeri Oelamasi, Marthen Dima menambahkan, Zona Integritas lingkup PN Oelamasi  sejak 2016. Prosesnya mulai dari Pengadilan Tinggi Kupang dimana dari 16 satker di NTT, ada 10 satker lolos dan diusulkan  ke Dirjen
Peradilan Umum lolos 2 satker yakni PN Oelamasi dan PN Kefamenanu.

“Dari 2 satker ini  lolos dilanjutkan ke Bawas MA, Sarker  PN Oelamasi Kupang dan PT Kupang untuk dinilai secara Nasional bersama  177 satker  pengadilan lain se-Indonesia. Mudah-mudahan lolos dalam membawa nama Indonesia Timur umumnya dan NTT khususnya,” tambah Marthen.(kenzo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *