Pemkab Kupang Gelar Bimtek Pembuatan Perdes Bagi Aparat Desa

Oelamasi,Obor-nusantara.com-
Bertempat di Sahid T-More Hotel pada kamis,17/10/2019 di Kota Kupang diselenggarakannya Bimtek penyusunan legal drafting bagi aparat desa lingkup pemerintah kab.kupang TA. 2019 yang digelar selama 3 hari terhitung tgl 16 okt – 18 okt 2019.Kegiatan ini melibatkan 20 peserta yang terdiri dari para Kepala Desa dan Ketua BPD dari 10 (sepuluh) Desa yang ada di wilayah ini.

Kabag Hukum Setda Kab.Kupang, Soleman Luik selaku panitia pelaksana mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud peran Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah kab.Kupang sesuai amanat Undang-Undang Desa.

Tujuan utama dari pembekalan aparatur desa agar memperoleh pengetahuan, informasi dan pemahaman tentang mekanisme dan tata cara penyusunan peraturan di desa.Aparatur desa juga diharapkan memiliki pemahaman dan ketrampilan baik dalam perencanaan, maupun dalam perancangan dan penetapan produk Hukum di tingkat Desa.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda kab.kupang, Kabag Hukum,Kepala BPKAD dan Kadis PMD setempat.

Jerry Manafe dalam sambutannya mengajak para Kepala Desa dan Ketua BPD peserta kegiatan ini,agar benar-benar memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin,memperhatikan materi yg disampaikan narasumber sehingga dalam proses pembentukan produk hukum di desa masing-masing tdk mengalami kesulitan.

Sehingga produk hukum yg ditetapkan nantinya, sesuai dengan mekanisme pembentukan dan substansinya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Peraturan-peraturan desa tidak bisa tumpang tindih.peraturan desa juga jangan tabrak aturan dengan perda maupun perbup serta peraturan lain yang lebih tinggi”Ucap Manafe.

Oleh karena itu dirinya menginginkan agar Peraturan Desa senyawa, sejalan dengan Peraturan daerah yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kupang.

“Desa sudah pasti mengelola dana desa yang cukup besar karena itu mintalah pikiran-pikiran Hukum dengan pihak yang berkompeten dalam pembuatan peraturan-peraturan hukum di tingkat Desa. Ini kesempatan yang baik maka cobalah bertanya masing-masing desa mau buat apa dan produk hukumnya seperti apa”Tukasnya.

BPD dan Kepala Desa dikatakannya agar saling bersinergi bangun kerjasama yang baik sehingga tidak ada masalah penggunaan dana desa nantinya.

Menurutnya banyak dana desa yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti buka jalan.Namun alangkah lebih baik lagi jika dana desa diperhatikan juga untuk membiayai kegiatan lainnya seperti persoalan stunting.Masalah ini juga harus diperhatikan bersama hal-hal penting lainnya selain buka jalan. Apalagi Bursa Inovasi Desa sudah diadakan, jadi tunjukkan aksi nyatanya di lapangan.(kenzo)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara