Buka Akses Transportasi Ke 3 Kabupaten, Warga Apresiasi Niat Gubernur NTT Tangani Jalan di Flores

Borong, obor-nusantara.com-Keterbatasan Akses Transportasi jalan yang menghubungkan tiga Kabupaten melalui jalur Belain – Mukun Hingga Mbazang yang selama ini belum mendapat perhatian membuat warga setempat tidak mendapat layanan Transportasi yang baik akibat kerusakan jalan di Wilayah tersebut. Pemerintah Provinsi NTT melalui Dana APBD satu tahun anggran 2019 secara bertahap menangani ruas jalan ini dengan target efektif yang ditangi sekitar 13 kilo meter (km) dari total puluhan kilo meter.

“dulu kami lewat ini jalan 3 kilo meter itu kami tempuh dalam waktu 1 jam, tetapi sekarang setelah diperlebar dan dirapikan begini kami sudah senang apalagi diaspal nanti, kami lebih senang paki”ujar salah seorang warga Desa Mbazang, Kabupaten Ngada Vinsensius Baha yang ditemui pada senin, 20/01/2020.
Menurutnya, sejak ruas jalan ini ditangani dengan jalan Lapen (Lapisan Penetrse) pada puluhan tahun silam, tidak pernah lagi mendapat perhatian baik dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi dan baru dapat perhatian kembali dari pemerintah, karena itu sebagai masyarakat di Daerah ini sangat bersyukur mendapat perhatian meski masih dalam masa penanganan.
“”sudah kerja begini kami senang, jangankan diaspal walau hanya dengan aspal, pengerasan pakai batu pecah (agregat) saja kami sudah sangat senang, mengingat kami disini tidak ada yang tau sama susah senangya kalau kami mau kemana-mana”. Jelasnya.


Sementara itu, Kepala Bidang Bina Marga (Kabid BM) Dinas Pekerjaan Umum dan Permukuman Rakyat (PUPR) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Ady Mboeik yang ditenui di Kantor mengatakan, pada tahun anggaran 2019 masih terdapat sejumlah kegiatan fisik Bina Marga yang hingga kini belum rampung diselesaikan fisiknya oleh kintraktor pelaksana.
“memang benar, sanpai dengan akhir bulan Desember 2019 masih ada kegiatan fisik yang ditangani Bina marga belum rampung tetapi kita tetap memberikan waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 243 tahun 2018 untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan denda maksimal sesuai Kontrak yang telah ditandatangani bersama”. Jelas Ady.
Menurutnya, denda keterlambatan yang di atur didalam PMK nomor 243 tersebut berlaku untuk semua kegiatan fisik termasuk kegiatan di lokasi Belain – Mukun Hingga Mbazang Manggarai Timur.
“semua kita berlakukan sama mau di Kabupaten Kupang atau di Manggarai dimana saja kita berlakukan sama tetap denda maksimal hingga 90 hari Kalender (1/1000xjumlah hari x Sisa Kontrak (diluar PPN).” ujarnya.
Menanggapi Sanksi Dinas tersebut, Yani, salah seorang Staf Pt Agogo Golden Grup mengaku, pihaknya tetap menyanggupi semua permintaan dari Pemerintah dalam hal ini Dinas PUPR NTT.
“kita siap pak…semua permintaan dari Dinas kita ikuti mulai dari isi kontrak sampai dengan denda keterlambatan yang sedang kita jalani ini”.jelasnya.
Hingga pertengahan bulan Januari 2020 ini fisik proyek ini telah mencapai lebih dari 75 persen dan dipastikan pada akhir bulan ini semua pekerjaan telah selesai, mengingat saat ini semua peralatan pendukung seperri exafator dan peralatan berat lainnya telah dipindahkan ke segmen 4 yang pekerjaannya hanya timbunan agregat. (wr/nora)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara