Terbukti Korupsi, Kontraktor Proyek NTT Fair Divonis 4 Tahun Penjara

Kupang, obor-nusantara.com-Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara terhadap Direktur PT Cipta Eka Puri, Hadmen Puri yang tersangkut kasus korupsi pembangunan gedung NTT Fair di kota Kupang.
Sidang Lanjutan yang digelar pada rabu, 22/01/2020 dengan agenda pembacaan putusan terhadap Terdakwa Hadmen Puri selaku Diretur Utama Pt. Cipta Eka Puri ini dipimpin langsung oleh Ketua majelis hakim.
Dalam putusan tersebut selin hukuman pidana kurungan badan selama 4 tahun Majelis hakim pun meminta terdakwa Hadmen Puri untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan badan.


Seperti yang dilansir media victorynews.com, Dalam surat putusan majelis hakim terhadap terdakwa Hadmen Puri yang dibacakan hakim Ari Prabowo menjelaskan, sesuai pertimbangan hakim, terdakwa Hadmen Puri terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi yang memperkaya diri sendiri maupun koorporasi.
Terdakwa Hadmen juga terbukti bersama terdakwa Yulia Afra, Linda Liudianto, Dona Fabiola Tho, Barter Yusuf dan Fery Johns Pandie melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 11.954.911.113,00.
Hakim pun menyebut perbuatan terdakwa Hadmen turut menguntungkan mantan Gubernur NTT Frans Lebu Raya sebesar Rp 568 juta, Sekda NTT Benediktus Polo Maing sebesar Rp 100 juta dan Syamsul Rizal sebanyak Rp 25 juta.
“Berdasarkan keterangan dari para saksi, tuntutan dari JPU dan pertimbangan majelis hakim maka majelis hakim telah menimbang dan memutuskan terdakwa Hadmen Puri divonis  penjara empat tahun penjara dan denda 200 juta subsider enam bulan kurungan badan.” tandas hakim Dju Johnson Mira Mangngi.
Majelis menyebut, terdakwa diringankan karena terdakwa dalam keadaan sakit, sudah mengembalikan kerugian negara dan belum pernah terjerat kasus hukum sebelumnya.
Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi dan melakukan perbuatan korupsi yang secara bersama-sama dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 11 miliar lebih.
Menanggapi putusan majelis hakim, terdakwa Hadmen Puri melalui penasehat hukumnya, Samuel Haning mengaku masih pikir-pikir.
JPU Emersiana Jemahat pun mengaku masih pikir-pikir terkait putusan majelis hakim atau banding.
“Waktu untuk pikir-pikir kami memberikan kesempatan selama tujuh hari, jika lewat dari tujuh hari tidak ada tanggapan maka putusan dianggap sudah inkrah. Silahkan kepada terdakwa dan JPU untuk pikir-pikir, apakah menerima putusan atau banding,” tegas hakim Dju. (wr/tim).

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara