Bupati Kupang Wacanakan Merger Sejumlah Sekolah Atasi Kekurangan Guru dan Efisiensi Anggaran

Oelamasi,obor-nusantara.com
Bupati Kupang Korinus Masneno menilai ada beberapa problem yang terjadi dalam dunia pendidikan di wilayah Kabupaten Kupang saat ini.

Diantaranya persoalan tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan yang minim akibat anggaran pendidikan yang terbatas.Sedangkan Dana Dak yang dianggarkan lebih difokuskan kepada bangunan fisik ketimbang diperuntukkan menggaji tenaga guru.

Menurutnya pemkab memang meninginkan untuk mendekatkan pelayanan.Namun ada kecenderungan banyak sekolah yang kekurangan guru serta ada sejumlah sekolah juga yang jumlah muridnya sedikit.

Oleh karena itu dirinya menyebutkan dimungkinkan untuk dimerger bagi sekolah yang berdekatan dengan jumlah siswanya yang sedikit.

“Bagi sekolah yang muridnya sedikit dan berdekatan dengan sekolah lain kita akan inventarisasi untuk kita upayakan merger.Karena saya melihat ada sekolah yang dalam satu ruang kelas siswanya hanya belasan anak”Ujar Bupati Kupang.

Sedangkan untuk sekolah yang muridnya padat difokuskan untuk pembangunan ruang kelas maupun rehab dari dana DAK,juga mendorong kerja sama dengan lsm atau pihak swasta ikut membantu mereka seperti astra yang sudah bantu beberapa sekolah di kabupaten Kupang.

“Memang kami sedang mencari jalan libatkan LSM untuk ikut membangun sekolah di daerah ini.Sebab dikabupaten kupang ada dua masalah besar dalam dunia pendidikan diantaranya dana Dak yang diutamakan pada bangunan fisik,sementara tenaga pendidik tidak seimbang dengan sekolah yang ada”Sebut Bupati Kupang Korinus Masneno kepada obor-nusantara.com diruang kerjanya,Selasa,25/2/2020.

Bupati juga menyampaikan persoalan lain yang terjadi didaerah ini,yakni Pemkab kesulitan mencari kepala sekolah untuk ditempatkan didaerah yang jauh seperti Amfoang.Mengingat guru PNS yang notabene orang kota lebih banyak bertugas di Kupang tengah dan Kupang timur.

Hal ini merupakan Persoalan pola distribusi guru disetiap sekolah yang juga butuh perhatian serius. Banyak sekolah yang guru PNS hanya satu orang.Sehingga Masneno lagi mencari cara penertiban gaji sehingga bisa dikontrol oleh pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan kepada para guru.

“Sekarang bayar gaji melalui rekening sehingga pola kontrol kita sulit karena kita tidak tau guru ada di sekolah atau tidak tapi habis bulan mereka tetap terima gaji”Ucap Bupati.

Masneno juga menyatakan bahwa ada pengawas pada setiap uptd baik Sekolah Dasar maupun sekolah Menengah Pertama tetapi fungsi pengawasan tidak balance.

Dari sisi anggaran juga,Pemkab menganggarkan Rp. 57 miliar dari PAD untuk biayai gaji honor setiap tahun.Itupun kita masih berlakukan Rp.1,2 juta.Kalau disesuaikan dengan upah minimum regional sebesar Rp. 1,6 Juta, maka pemkab bisa saja anggarkan sekitar Rp. 200 miliar untuk biayai honor. Sementara PAD daerah ini pada tahun 2019 hanya menghasilkan Rp. 76 miliar.(kenzo)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara