PMKRI Ende Desak Kejati NTT Segera Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Proyek SPAM Ende

Ende, obor-nusantara.com-Kasus Dugaan Korupsi Dana Proyek sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp 2,9 miliar di Kecamatan Ndori, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dibangun tahun 2016 lalu mendapat tanggapan serius dari Organisasi Perhimpunan Mahasiswa Khatolik Indonesia (PMKRI) Ende.
Organisasi yang selema ini ikut memberi sumbangsi besar terhadap pembangunan bangsa terutama di Daerah diberbagai sektor sangat prihatin dengan sejumlah proyek SPAM yang dibangun tahun 2016 untuk masyarakat kecil namun tidak bermanfaat alias mubazir.


Ketua PMKRI cabang Ende, Firmnus Rigo kepada wartawan di Ende pada Rabu, 26/02/2020 mengatakan, pihaknya segera mendatangi Kantor Kejari Ende untuk meminta aparat penyidik segera mengungkap kasus ini.
“Kami mendesak Kejaksaan Tinggi NTT segera melakukan tindakan hukum,” kata PMKRI Cabang Ende, Firmus Rigo.
Firmus Rigo mengatakan masyarakat 5 desa di Nuabosi diantaranya desa Ndetundora 1, Ndetundora 2, Ndetundora 3, Desa Randotonda dan Desa Embeteru sangat kesulitan air bersih.


Dikatakan selain di Ndori, Selain di Ndori, proyek SPAM tahun 2016 juga berada di sejumlah titik, yakni di Kecamatan Wolowaru, Maurole, Nuabosi, Detusoko dan Nangapenda.
Tidak hanya di Ndori, proyek SPAM di Nuabosi juga mubasir.
Sehingga PMKRI Cabang Ende sempat menggelar aksi unjuk rasa menuntut aparat hukum untuk mengusut mubasirnya proyek air bersih senilai Rp4,7 miliar yang dikerjakan 2017 itu.
“Kami sudah advokasi proyek air bersih yang sama sekali belum dinikmati oleh warga Nuabosi. Dugaan saya, pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan proyek tersebut,” ungkap Firmus.
Dirinya mengatakan secara teknik ini proyek diduga tidak sesuai perencanaan, sehingga mubazir dan masyarakat sudah sangat kesal dengan proyek tersebut.
Dia mengaku PMKRI Sudah pernah menyuarakan persoalan tersebut, namun sampai saat ini tidak ada penyelesaian dari penegak hukum yang ada di Ende, maka dengan ini PMKRI mendesak Kejaksaan Tinggi NTT untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan proyek mubazir tersebut.
“Ini anggaran besar, jadi kami minta agar Kejati NTT yang lakukan Pulbaket saja. Apakah ada dugaan korupsi atau tidak itu tugasnya penegak hukum” ungkap Firmus.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Ende, Frans Lewang yang hendak dikonfirmasi wartawan di kantornya, Selasa, 25 Februari 2020 tidak berada ditempat. Bahkan dihubungi via telepon sedang berada di luar jangkauan.
“Pak kadis belum masuk kantor,” kata salah satu staf Dinas PUPR.(wr/team)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara