Ada Indikasi Biaya Operasional DPRD dan Kepala Daerah di Kabupaten Kupang Diambil Dari Dana DAU

Oelamasi,obor-nusantara.com-
Ketidak seimbangan antara pendapatan asli daerah dengan pembiayaan daerah dikabupaten Kupang menyebabkan munculnya dugaan ada indikasi pembiyaan operasional DPRD dan Kepala daerah dikabupaten Kupang diambil dari sumber anggaran pusat yang diperuntukkan bagi pembangunan di daerah.

Hal ini terjadi akibat minimnya realisasi penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Kupang pada tahun 2019.Sehingga besar kemungkinan pembayaran operasional Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kupang serta pembayaran Gaji kepala daerah diambil dari Dana Alokasi Umum (DAU)  yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat.

“Kita punya kekuatan tahun ini saja untuk tenaga kontrak ada Rp. 57 miliar Dari PAD kita sebesar Rp. 76 miliar.Ini kondisinya berat sekali, ketika dibandingkan pembiayaan tenaga kontrak dengan kewajiban pembayaran kepala daerah dan pembayaran operasional DPRD maka indikasi paling besar kita menggunakan dana DAU untuk biayai operasional DPRD dan pembayaran Kepala daerah” ungkap Bupati Kupang Korinus Masneno diruang kerjanya, selasa, 25/2/2020.

Sebab  biayai operasional DPRD didaerah ini cukup besar sehingga pemerintah kabupaten Kupang harus mengeluarkan anggaran kurang lebih sebesar Rp. 30 miliar.

Belum  lagi untuk pembayaran gaji dan operasional Bupati dan wakil bupati yang juga dianggarkan dari sumber Pendapatan asli daerah.

Sedangkan dari sumber dana yang sama  juga membiayai gaji honorer yang ada didaerah ini.Pada tahun 2019 sendiri, daerah harus membayar upah honorer sebesar Rp. 57 miliar.

Dengan demikian jika diakumulasi antara gaji honorer didaerah ini dan operasional DPRD maka bisa mencapai Rp. 87 miliar.Sementara PAD yang dihasilkan hanya mencapai Rp. 76 miliar.(kenzo)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara