KM3N TTU Nilai,  Pembangunan Kolam Oeluan Berpotensi Gagal Panen 

Kefamenanu, obor-nusantara.com-Pembangunan Kolam Oeluan di Desa  Bijeli,  Kecamatan Noemuti, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT) berpotensi mengurangi debit air untuk irigasi  yang mengakibatkan gagal panen bagi petani di Daerah itu. 

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan di tetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yakni diantaranya adalah hutan Lindung.

Tetapi KM3N Kefamenanu melihat Bahwa, yang terjadi saat ini diwilayah Kabupaten Timor Tengah Utara, Kecamatan Noemuti tepatnya dikawasan hutan Oeluan (Desa Bijeli) tergambar jelas bahwa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara ingin merubah penataan hutan yang sebenarnya, menjadi tempat wisata alam. Tuturnya Alfridus saat di temui pada Sabtu, 09/05/20.

Seperti yang kami tau sesuai dengan kebijakan Viktor Bungtilu Laiskodat selaku Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) yaitu melakukan renovasi bukan melakukan pembangunan, tetapi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara yaitu melakukan pembangunan di pancuran Oeluan tanpa memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan.

Tetapi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT KPH Kabupaten Timor Tengah Utara justru bertentangan dengan UU NO 41 tahun 1999, UU NO 32 tahun 2009, UU No 41 tahun 2009 dan PP NO 24 tahun 2010. Tutur SEKUM KM3N Sabtu, 09/05/2020

Namun KM3N melihat pada Regulasi pasal 67 UU NO 41 tahun 1999 tentang masyarakat hukum adat, Alfridus menyampaikan supaya kita mengkaji lebih dalam, pancuran Oeluan dan lokasi persawahan Aenmau, kedua wilayah ini merupakan sebuah kearifan lokal yang dipegang teguh oleh masyarakat Noemuti, karena lokasi persawahan Aenmau merupakan Bale Tanoena, Lele Tanoena.

“Hal ini sudah ditetapkan dari semenjak zaman dulu, tempat tersebut digunakan untuk belajar bertani bagi semua orang Kaes metan (Orang Noemuti) dan bahkan dari luar Noemuti juga, lokasi persawahan Aenmau, Kustanis, Oemanu, dan Up Ana mendapat aliran air dari pancuran Oeluan, guna mengairi persawahan di Aenmau, Kustanis, Oemanu, & Up ana.” Ungkap Alfridus
Lanjut Alfridus

Lokasi persawahan Kustanis saat ini tidak bisa dikelola lagi karena kekurangan air untuk megairi ratusan Ha sawah di daerah sekitarnya, karena dampak dari pembangunan kolam renang di Oeluan oleh Dinas Pariwisata, namun Hal ini berbanding terbalik dengan tahun- tahun sebelumnya. Ungkapnya

“KM3N Kefamenanu bersama beberapa masyarakat dari Desa Bijeli dan Desa Nifuboke melakukan AKSI Unjuk Rasa di kantor DPRD Kabupten Timor Tengah Utara (TTU) dengan kurung waktu selama 2 hari bertujuan mendesak DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menyelesaikan polemik yang terjadi, kemudian dari pihak DPRD yang diwakili oleh ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara memberikan jawaban, akan kami sampaikan dalam rapat pada tanggal 20 Februari 2020 beberapa bulan lalu.”

Tetapi pada tanggal 20 Februari 2020 tidak terjadi rapat dengar pendapat karena ketua DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) sedang menjalankan dinas luar, namun KM3N Kefamenanu tetap melakukan konfirmasi dengan DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara Tapi hasilnya hasilnya nihil (nol). Katanya Alfridus

Kemudian pada tanggal 03 Maret 2020 beberapa bulan lalu, KM3N Kefamenanu kembali melakukan Audience bersama ketua komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait polemik yang terjadi diwilayah Kecamatan Noemuti, dan hal itu disambut baik oleh ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa akan dilakukan rapat paripurna bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur dan akan memanggil dinas terkait untuk melakukan audit, dan segera melakukan pembongkaran kolam pemandian dipancuran Oeluan.

Tetapi sayangnya sudah pertengahan Maret hingga sampai Bulan Mei saat ini belum terjadi pembongkaran, namun DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah melakukan rapat paripurna, dan hal itu sudah diinformasikan oleh ketua Komisi II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua KM3N Kefamenanu, melalui WA.

“Bagaimana Nasib para pengelolah sawah, di tengah pandemi Covid-19, bila saat ini di anjurkan untuk tetap tinggal di rumah dengan tujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran pandemi Covid-19, sudah pasti masyarakat mengalami krisis ekonomi jika tetap tinggal dirumah”. Katanya Alfridus

Para Aktivis KM3N Kefamenanu, Bahwa Untuk mengatasi persoalan tersebut upaya yang harus di lakukan adalah mengelola sawah sendiri untuk mengatasi krisis ekonomi pasca pandemi Covid-19, tetapi kenadala tersebesar yang harus di hadapi saat ini ialah kekurangan air guna mengairi sawah yang sementara di kelola, karena pembendungan air di pancuran oeluan di tutup oleh Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan UPT KPH Kab. TTU sebagai Hutan Wisata Alam.

Oleh sebab itu, KM3N KEFAMENANU berinsiatif untuk melakukan pembongkaran kolam pemandian di pancuran Oeluan, demi menyelamatkan masyarakat pengelola sawah yang sememtara menggarap sawah di areal Oemanu yang kekurangan air dan lebih berpotensi terjadinya gagal panen. Kata Para Aktivis KM3N Kefamenanu Sabtu, 09/05/2020.
Laporan: Alfridus Mendonca//Wr/Arro Bria

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara