Ini Data Dugaan Korupsi Yang Terjadi di Kabupaten Malaka Sejak Tahun 2016

Malaka, obornusantara.com-Dugaan Korupsi Sejumlag pos Anggaran Pembangunan yang Terjadi di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur (NTT)  Senilai milyaran Rupiah hingga kini belum mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum baik Kejaksaan,  Kepolisan Maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah kasus Korupsi yang menjadi catatan redaksi dengan data yang berhasil dihimpun sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 sedikitnya terdapat 5 kasus dugaan Korupsi yang terjadi di Kabupaten Malaka yang masih belum ditangani secara serius.

Dari 5 kasus tersebut Baru satu kasus dugaan Korupsi yakni Pengadaan Benih Bawang merah dengan nilai Kerugian Rp 4.9 milyar Rupiah yang tengah diproses oleh Penyidik Tipikor Polda NTT dengan status Penyidikan.

Dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Benih bawang merah ini penyidik tindak pidana korupsi Polda NTT telah menetapkan 9 tersangka yang kini tengah menjalani proses hukum dan telah ditahan penyidik.

Ke-5 Kasus dugaan Korupsi tersebut masing-masing, 1. Kasus dugaan korupsi pengadaan bibit bawang di Dinas Pertanian Kabupaten Malaka yang merugikan negara Rp 4,9 miliar.

2. Kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Ruang Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Wederok, Kecamatan Weliman, senilai Rp 2,1 miliar.

3. Kasus proyek pembangunan tembok perkuatan tebing di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016.

4. Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1.529 unit pada tahun anggaran 2016 senilai Rp 6.792.404. 000 dan 268 unit pada tahun anggaran 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

5. Kasus pembangunan rumah tunggu Puskesmas Fahiluka di Kecamatan Malaka Tengah senilai Rp 440 juta.

Berdasarkan titik rawan korupsi, pemerintah harus memprioritaskan koordinasi, pengawasan, pengelolaan dana, serta audit. Jika terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan dana  maka harus ditindak tegas. Pasal 2 Undang-Undang No 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan hukuman maksimal dapat diterapkan dalam keadaan tertentu.

Sebagian masyarakat Malaka tenty berharap semoga Malaka kedepannya bersih dan tdak terangkut masalah korupsi untuk para Pimpinan di Negeri  Rai Malaka Tercinta ini.(Wr/Arro Bria)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara