Puluhan Warga Serbu Kantor Desa Pertanyakan Kejelasan Penyaluran Bantuan

BETUN, obornusantara.com– Puluhan warga didampingi Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Kabupaten Malaka mendatangi Kantor Desa Umakatahan untuk Pertanyakan Kejelasan Penyaluran Bantuan di Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/6/2020).

Selain didampingi, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pospera juga Hadir bersama Warga Di Desa Umaakatahan juga didampingi oleh perwakilan dari TNI dan Polri.

Kedatangan warga untuk menuntut keadilan dan transparansi sekaligus mempertanyakan kejelasan pemerintah desa (Pemdes) dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada warga masyarakat desa Umaakatahan.

Me u r ur Warhammer, Pemerintah Desa Umaakatahan tidak transparan dalam pendataan Nama-nama Kepala Keluarga (KK) yang menerima BLT, buktinya warga yang tercatat dalam disabilitas (Cacat) tidak diprioritaskan sebagai penerima BLT.

Salah seorang warga Desa Umaakatahan yang namanya tidak mau disebutkan mengatakan, dari Puluhan kepala keluarga (KK) yang Terdata di desa Umakatahan tidak Ada sat up until yang  pernah menerima bantuan apapun dari pemdes baik PKH, BST maupun BLT serta jenis bantuan lainnya.

Sebentara itu, Ketua Ranting Pospera sekaligus warga Desa Umakatahan, Theodorus Hale saat dikonfrimasi awak media, pada Senin (8/6/2020), mengatakan,  Pemerintah hendaknya jangan bermain-main dengan Uang negara, apalagi menggelapkan uang Masyarakat yang diberikan pemerintah karena Pemerintah sudah tegaskan jiika Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini harus sampai ke tangan Masyarakat yang membutuhkan untuk melengkapi ekonomi keluarga bukan untuk Pemerintah jadikan kegelapan.

Lanjut Theodorus Hale, “Dirinya mengaku pihaknya memiliki data puluhan KK yang belum pernah diberi bantuan apapun.

“Data yang kami pegang saat ini ada 32 KK yang sama sekali tidak terima bantuan apapun dari Pemdes Umakatahan; makanya kami datang untuk mempertanyakan kenapa kami beberapa KK ini tidak terima.” katanya.

Sebagai waega Negara yang memiliki hak dan kewajiban yang sama apalagi telah terdampak pandemi Covid-19 seharusnya menerima bantuan yang tengan disalurkan saat ini kepada warga.

“Kami juga warga Negara Indonesia (WNI), Bukan Negara lain atau negara tetangga, maka pemerintah harus pekah dan transparan dalam pembagian BLT Sehingga tau mana yang membutuh dan layak menerima BLT ini dan mana yang tidak layak” Pinta Theodorus Hale. (Wr/Arro Bria)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara