Diduga Ada Korupsi di Sekretariat,Tiga Anggota DPRD Malaka Lapor Polisi

Malaka, Obornusantara.com – Tiga Otang  anggota DPRD Kabupaten Malaka,  Nusa Tenggara Timur (NTT) mendatangai Mapolres Malaka untuk melaporkan kasus dugaan beberapa kasus dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka.

Ketiga Anggota DPRD Kabupaten Malaka tersebut masing-masing,  Henri Melki Simu yang menjabat Ketua Fraksi Golkar dan Ketua Komisi I, Fredrikus Seran, selaku Sekretaris Fraksi NasDem sekaligus Wakil Ketua Komisi I dan Fransiskus Xaverius Taolin yang menjabat Sekretaris Fraksi Gerindra merangkap anggota Komisi III.

Henri Melki Simu ketika dihubungi via telpon selulernya, Selasa (7/7/20) mengatakan, Dirinya bersama sejumlah Anggota DPRD Malaka  telah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka ke penyidik Polres Malaka.

“kita sudah melaporkan beberapa kasus dugaan korupsi yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka ke penyidik Polres Malaka”

Lanjut Henri, sebagai wakil rakyat  harus mengambil Langkah itu karena anggaran dari beberapa kegiatan di Sekwan Malaka tersebut disinyalir ada korupsi.

Berikut data dugaan korupai yang dilaporkan ke Polres Malaka, 1. kegiatan reses Dewan. Dalam LKPJ Bupati, terdapat anggaran sebesar Rp 1, 6 milyar dengan realisasinya Rp 1, 5 milyar. Sedangkan, reses terakhir di Tahun 2019 tidak di realisasikan/dilaksanakan.

2. Fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD) Badan Kehormatan. Karena Dalam LKPJ Bupati, terdapat anggaran Rp 58 juta dengan realisasi Rp 57 juta. Namun, sampai saat ini tidak ada kegiatan Badan Kehormatan sesuai pengamatan selama ini.

3. Fasilitasi kegiatan AKD Komisi dengan anggaran sebesar Rp 5 milyar. Akan tetapi, dalam bulan 2 dan 3 pada tahun 2019 tidak dilakukan kegiatan komisi dan perjalanan keluar daerah.

4. Anggaran kegiatan AKD sebesar Rp 462 juta. Patut dipertanyakan pemanfaatannya sudah sejauhmana karena diduga tidak ada realisasi dan sasarannya.

5. Pengadaan pakaian dinas Dewan Tahun 2019 dengan anggaran sebesar Rp 928 juta. Tapi, sampai saat ini banyak anggota Dewan yang belum terima pakaian dinas tersebut.

6. Anggaran kegiatan sidang paripurna tahun 2019 sebesar Rp 725 juta. Anggaran ini patut dipertanyakan alokasinya kemanadan kapan, karena sidang anggaran perubahan tidak sempat dilakukan.

7. Bimbingan teknis (bimtek) yang dilaksanakan di Hotel Spark Jakarta. Bimtek ini diduga fiktif, sehingga perlu diusut anggaran yang dimanfaatkan.

Menurut Henri, laporan dugaan korupsi di Sekretariat DPRD Kabupaten Malaka, harus diusut oleh para penyidik Polres Malaka sampai tuntas untuk menyelamatkan keuangan negara” tegasnya

Sementara itu  Fransiskus Xaverius Taolin mengatakan,  semua harus kerja jujur, adil, dan makmur disitulah  bisah mensejahterakan Masyarakat. Karrna,  semua anggaran ini tidak kelihatan ini kita sudah menduga kalau ini ada penyelewengan anggaran

“dalam rumah kita sendiri kita tidak bisah urus, bagaimana kita bisah urus masyarakat sekabupaten Malaka ini?” Bebernya

Oleh karena itu kita harap kepada penyidik Kapolres Kabupaten Malaka, selidiki baik-baik karena uang negara adalah Racun Nasional. (Wr/Arro Bria)

Terima Kasih Tetap bersama kami di Media Obor Nusantara