Pagu Anggaran Tidak Disertakan Acuan Standar Harga,RAPBD Pemkab Kupang Dinilai Kabur

oleh

Oelamasi,obor-nusantara.com
Anggota DPRD Kabupaten Kupang Anton Natun, Rabu (25/11) mengatakan, materi persidangan yakni standart harga tidak disiapkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekda.

Walau telah dibuka secara resmi, sidang terpaksa ditunda hingga pemerintah menyediakan standart harga sebagai acuan merumuskan harga satuan dalam Rancangan APBD 2021.

“Kemarin kan tidak ada materi untuk sidang jadi kami minta tunda saja sampai ada materi sidang,”Ujar Anton Natun, Rabu (25/11) saat dikonfirmasi via sambungan telepon.

Menurut Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Kupang ini, pemerintah melalui tim anggaran berjanji akan menyediakan materi sidang hari ini Rabu 25 Nopember 2020.

Jika mengacu pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Katanya, standart harga menjadi mutlak untuk disiapkan oleh TAPD Kabupaten Kupang.

Adanya standar harga dimaksudkan agar Pemerintah dan DPR dapat melakukan koreksi secara bersama terhadap rancangan APBD yang diajukan Pemerintah.

Menurut Anton Natun, jumlah pagu dana setiap item yang tertera dalam RAPBD masih sangat kabur lantaran standart harga sebagai acuan menghitung anggaran tidak disodorkan bersamaan dengan KUA-PPAS.

Pimpinan DPRD Kabupaten Kupang pun telah melayangkan surat sebanyak 3 kali ke Pemerintah, namun hingga pembukaan sidang pun apa yang diminta lembaga DPRD belum dipenuhi pemerintah.

Ia mengaku kecewa terhadap kinerja TAPD yang dipimpin oleh Sekda Obet Laha. “Ketua TAPD harus lebih baguslah, Ketua TAPD harus lebih tajam, harus lebih bagus,”Ujarnya.

Sidang pembahasan APBD 2021 telah dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Selasa 24 Nopember 2020.Sidang IV Masa Persidangan I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kupang terancam deadlock lantaran TAPD belum menyodorkan standart harga sebagai acuan menghitung harga satuan dalam Rancangan APBD 2021.(kenzo)